SAMARINDA,Swarakaltim.com – Penanganan krisis air dan kemarau di Kota Samarinda dipastikan berlanjut. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 8 hingga 21 September 2026.
Langkah ini diambil mengingat dampak kekeringan yang masih meluas serta tingginya kebutuhan penanganan darurat di lapangan. Penetapan perpanjangan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 300.2.3/259/HK-KS/IX/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026.
Berdasarkan evaluasi hingga 7 September 2026, kondisi di lapangan belum mengalami pemulihan yang signifikan. Dampak krisis ini tidak hanya mengganggu pasokan air bersih bagi warga, tetapi juga menyebabkan Waduk Benanga surut, sumur-sumur dangkal milik warga mengering, hingga berhentinya aliran air di sejumlah anak sungai.
Kondisi tersebut membuat permintaan distribusi air bersih tetap tinggi dan diproyeksikan terus meningkat. Di sisi lain, armada penyalur air beserta petugas pengemudi yang ada saat ini masih terbatas, sehingga memerlukan tambahan dukungan sumber daya dan peralatan.
Tak hanya mengganggu ketersediaan air, kekeringan juga memukul sektor sosial ekonomi, khususnya mata pencaharian para petani sayur. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang. Hingga kini, akumulasi kejadian karhutla telah menembus lebih dari 152 kasus dengan total luas area terbakar melebihi 275,21 hektare.
Meskipun masa tanggap darurat diperpanjang, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa langkah ini tidak otomatis menambah beban anggaran daerah.
“Untuk sementara anggaran kita masih cukup. Alokasi anggaran kemarin tidak wajib harus dihabiskan, sesuai yang kita butuhkan saja dan masih banyak sisanya,” kata Andi Harun.
Sebagai informasi, Pemkot Samarinda sebelumnya telah menggelontorkan alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp2,5 miliar untuk menanggulangi dampak kekeringan dan karhutla.
Andi Harun menyebutkan, penggunaan dana tersebut disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menekankan bahwa tidak semua upaya penanganan bencana harus bergantung sepenuhnya pada penggunaan anggaran.
Ia menambahkan, Pemkot Samarinda sebenarnya telah membangun pola kesiapsiagaan sejak awal menerima informasi mengenai potensi fenomena El Nino. Langkah awal tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan skenario mitigasi guna mengantisipasi ancaman kemarau panjang.
“Semua sisi sudah kita mitigasi sejak mendapat informasi adanya El Nino,” pungkasnya.(DHV)
