SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda terus mendorong penguatan tata kelola pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui inovasi SINERGI (Sistem Informasi Terintegrasi Rantai Pasok Kontrasepsi).
Setelah pelaksanaan sosialisasi dan praktik langsung SINERGI kepada fasilitas pelayanan kesehatan pada 3 dan 4 September 2026, DPPKB Kota Samarinda melanjutkan tahapan implementasi melalui kegiatan pendampingan langsung kepada fasilitas kesehatan yang menjadi pilot project.
Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), khususnya dalam memastikan ketersediaan alokon tidak hanya di fasilitas kesehatan induk, tetapi juga dapat terpantau hingga fasilitas kesehatan jejaring.
Melalui SINERGI, proses penyampaian kebutuhan, pelaporan stok, pengendalian persediaan, serta monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Data yang dihimpun diharapkan menjadi dasar bagi DPPKB Kota Samarinda dalam menentukan kebutuhan dan melakukan distribusi alokon secara lebih tepat sasaran.
Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Samarinda, Hendra Pradana, S.Farm., Apt., menjelaskan inovasi ini tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi lebih pada perubahan tata kelola agar pengendalian alokon dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
“SINERGI kami bangun untuk memperkuat tata kelola. Selama ini, informasi mengenai kebutuhan dan kondisi stok di fasilitas kesehatan jejaring belum seluruhnya dapat dipantau secara terintegrasi. Melalui SINERGI, kami ingin memastikan informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan,” jelas Hendra kepada Swara Kaltim, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPPKB, fasilitas kesehatan induk, dan fasilitas kesehatan jejaring. Dengan data yang lebih terstruktur, potensi kekurangan maupun penumpukan stok dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Pengembangan SINERGI juga menempatkan fasilitas kesehatan jejaring sebagai bagian penting dalam rantai pasok alokon. Hal ini menjadi langkah untuk memastikan pelayanan KB di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tetap didukung oleh ketersediaan alokon yang memadai.
“Yang ingin kami bangun bukan hanya sebuah aplikasi atau sistem pelaporan, tetapi sebuah mekanisme kerja yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Teknologi menjadi alat bantu, sedangkan perubahan utamanya adalah bagaimana proses pengendalian dan distribusi dilakukan secara lebih tertata,” tambah Hendra.
Ke depan, SINERGI diharapkan dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola program KB di Kota Samarinda. Dengan pengendalian rantai pasok yang lebih baik, ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan semakin terjamin sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan KB secara tepat waktu dan berkesinambungan.(dho)
