TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Perairan Pulau Maratua yang menjadi magnet utama pariwisata bahari di Kabupaten Berau kini menghadapi ancaman nyata akibat maraknya aktivitas perburuan ikan menggunakan senapan panah (speargun) baru baru ini. Aktifitas tersebut Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Yudha Budi Santosa berpotensi merusak terumbu karang dan biota laut, sehingga membahayakan keselamatan para penyelam di kawasan tersebut.
Merespons potensi ancaman terhadap eksotisme bawah laut Maratua, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Disbudpar mengambil langkah tegas dengan menerbitkan kebijakan pembatasan serta pengawasan ketat.
Menurut Kepala Disbudpar Kabupaten Berau, Drs. Yudha Budi Santosa, langkah cepat ini ditempuh atas instruksi langsung dari Bupati Berau demi memastikan kelestarian lingkungan laut tetap terjaga.
“Sesuai dengan arahan Ibu Bupati terkait permasalahan ini, Disbudpar langsung menerbitkan edaran resmi berisi imbauan agar seluruh pihak menghentikan penggunaan speargun. Praktik penembakan ikan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena mengancam ekosistem maritim sekaligus berisiko tinggi bagi keselamatan para penyelam itu sendiri,” tegas Yudha.
Sebagai upaya jangka pendek, edaran larangan tersebut telah disebar ke seluruh pengelola penginapan (resort), pusat penyelaman (dive center), hingga pemangku kepentingan terkait di Pulau Maratua. Selain surat edaran, Disbudpar bersama pengelola objek wisata juga memasang papan imbauan dan spanduk larangan berukuran besar dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, Inggris, hingga Mandarin di kawasan strategis guna mempertegas peringatan bagi para wisatawan maupun warga lokal.
Kendati aktivitas penembakan ikan sejauh ini belum sampai merusak panorama bawah laut Maratua secara luas, Yudha menegaskan bahwa penanganan tidak boleh ditunda. Langkah preventif sengaja diambil sejak dini agar kerusakan tidak meluas dan tidak memicu penurunan angka kunjungan wisatawan yang mengandalkan keindahan alam bahari.
“Hingga saat ini kondisi keindahan bawah laut kita sebenarnya masih dalam kategori aman dan belum terdampak secara signifikan. Namun, kami harus bergerak cepat sebelum dampaknya meluas dan merugikan dunia pariwisata daerah,” jelasnya.
Adapun untuk strategi jangka panjang, Disbudpar Berau akan membangun koordinasi lintas instansi, aparat penegak hukum, serta masyarakat pesisir demi merumuskan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif. Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai perlindungan kawasan konservasi bahari akan terus digalakkan agar keasrian maritim Berau terlindungi secara permanen.
“Kami akan bangun sinergi dengan berbagai pihak terkait termasuk apparat hukum guna melakukan tindakan pencegahan yang lebih intensif. Selain itu program sosialisasi dan pengawasan berkesinambungan juga kita galakan,” pungkas Yudha. (Nht/Bintang).
