SAMARINDA, Swarakaltim.com – Membludaknya aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat di kawasan Polder Air Hitam, Samarinda, tidak hanya memicu persoalan tata ruang, tetapi juga mulai menimbulkan masalah serius pada sektor kelancaran arus lalu lintas dan kesemrawutan parkir.ยนยน
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyiapkan skema rekayasa lalu lintas komprehensif, termasuk penerapan sistem satu arah (one way) serta wacana pengelolaan kantong parkir melalui Badan Pengelola Usaha Milik-RT (BUM-RT).
Hotmarulitua Manalu, Kepala Dishub Samarinda menegaskan pihaknya siap menerjunkan personel untuk menata kawasan tersebut. Namun, penertiban teknis di lapangan tetap menunggu kepastian payung hukum dan kejelasan status legalitas bagi para pelaku usaha mikro di kawasan aset pemerintah itu.
“Tentu kami dari Dishub harus bicarakan tentang legal aspect-nya dulu. Kalau para pedagang dan UMKM di sana sudah ada landasan hukum dan diperkenankan oleh pemerintah kota, kami akan langsung mengatur arus lalu lintasnya supaya tidak terjadi crowded,” ujar Hotmarulitua Manalu.
Hotmarulitua Manalu membeberkan, skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan di antaranya mengarahkan kendaraan masuk dari jalur Jalan Abdul Wahab Sjahranie kemudian diarahkan keluar satu jalur guna memecah kepadatan kendaraan.
Selain itu, Dishub menyoroti potensi kerawanan maraknya juru parkir (jukir) liar seiring bertambahnya jumlah lapak pedagang yang kini mendekati angka 200 titik. Untuk mencegah pungutan liar dan mengoptimalkan ketertiban, Dishub menyarankan agar pengelolaan perparkiran diserahkan kepada BUM-RT di tingkat kelurahan.
“Daripada kawasan itu dikuasai oknum-oknum jukir liar, lebih bagus dikelola BUM-RT di tingkat kelurahan dengan kaidah dan aturan yang telah kami tetapkan. Kalau memang tidak ada pengelola khusus, ya gratiskan saja dengan catatan pola parkir dan arus lalu lintasnya tetap kita atur satu arah,” tegas Hotmarulitua Manalu.
Langkah taktis Dishub ini mendapat dukungan penuh dari Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda menilai penataan sektor perhubungan dan kebersihan mendesak dilakukan dari sekarang guna mengantisipasi eskalasi masalah di masa depan.
Iswandi menyebutkan Komisi II telah mendorong agar pengelolaan kawasan transisional Polder Air Hitam dikoordinasikan langsung di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda, bersinergi dengan Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Air Hitam.
“Kenapa tadi diusulkan dikelola lewat BUMRT atau melibatkan 3 RT yang berdekatan di sekitar lokasi? Karena mereka yang paling tahu kondisi wilayah, termasuk mengatur kebersihan dan perparkirannya. Regulasinya memang susah-susah gampang, tapi prinsipnya kita ingin semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah baru,” jelas Iswandi.
Sementara itu, Camat Samarinda Ulu Sujono menambahkan, pihaknya bersama kelurahan dan Diskumi segera membawa seluruh rekomendasi rapat audiensi termasuk rumusan teknis perparkiran dan penataan pedagang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta bagian hukum Setkot Samarinda.
“Hasil notulen dan rekomendasi dari DPRD ini akan kami bawa ke Pemkot melalui Bagian Hukum dan BPKAD. Bagaimana nanti formasi aturan mainnya, termasuk pelibatan RT dan kelurahan untuk mengawasi ketertiban serta parkir, akan kita matangkan bersama perangkat daerah terkait,” pungkas Sujono.(DHV)
