SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemkot Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan aturan daerah. Bertempat di lapangan parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026), ribuan barang bukti hasil penindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dari kurun waktu Desember 2025 hingga 2026 resmi dimusnahkan.
Anis Siswantini, Kepala Satpol PP Samarinda mengungkapkan total barang bukti yang dimusnahkan mencakup 4.741 botol minuman keras (miras) campur dalam 26 item berbeda, serta sejumlah barang bukti pelanggaran lainnya.
Barang-barang tersebut terpaksa dimusnahkan lantaran para pemiliknya tidak kunjung hadir untuk memenuhi panggilan maupun menjalani proses hukum tipiring (tindak pidana ringan) meskipun telah melewati batas waktu lebih dari tiga bulan. Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh proses penindakan telah melalui koordinasi ketat dengan Kejaksaan dan pihak kepolisian selaku penyidik.
“Barang ini pemiliknya tidak ada, tidak bisa diproses, dan tidak mau datang. Karena sudah kurun waktu lebih daripada tiga bulan, sehingga harus dimusnahkan,” ujar Anis Siswantini.
Meski demikian, Anis mengimbau kepada para pelanggar yang merasa barang miliknya diamankan agar kooperatif mendatangi kantor Satpol PP tanpa perlu khawatir dipungut biaya denda ekstra di luar prosedur hukum yang berlaku. Ia memastikan pelayanan pengambilan barang bukti yang memenuhi syarat tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Kami menyarankan sebetulnya para pelanggar ambil saja, tidak bayar, gratis di Satpol PP. Yang memang merasa dirugikan, silakan hubungi saya, dari dulu saya welcome,” tegasnya.
Sementara itu, Neneng Chamelia Shanti, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda memberikan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran Satpol PP yang telah mengawal penegakan Perda secara profesional dan akuntabel sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Neneng mengingatkan agar masyarakat senantiasa berpartisipasi aktif menjaga ketertiban umum dengan mematuhi ketentuan perizinan usaha dan aktivitas ekonomi yang berlaku di Kota Tepian. Penindakan tegas terhadap peredaran miras dan barang terlarang lainnya dilakukan semata-mata untuk mencegah potensi gesekan sosial akibat gangguan ketenteraman masyarakat.
“Kita tidak inginkan yang berkegiatan ekonomi tapi harus ditindak karena mengganggu ketertiban umum. Minuman keras berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat karena pengaruh alkohol dapat mengganggu ketertiban tanpa disadari,” ungkap Neneng Chamelia Shanti.
Terkait barang bukti khusus berupa delapan unit tabung gas LPG yang turut diamankan dalam operasi penertiban, Neneng menegaskan bahwa barang tersebut tidak ikut dimusnahkan di lokasi. Pemkot Samarinda memilih menyerahkannya kembali secara resmi kepada pihak Pertamina melalui berita acara guna menghindari risiko pengurangan kuota distribusi energi bagi masyarakat Kota Samarinda.
“Untuk tabung gas ini ada prosedur tersendiri, pemusnahannya harus ke Pertamina karena dikhawatirkan mempengaruhi jatah tabung gas untuk Samarinda jika dimusnahkan secara sepihak. Semua lini sudah kita komunikasikan dengan baik hingga ke pusat,” pungkasnya.(DHV)
