SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemkot Samarinda angkat bicara menanggapi gelombang aduan masyarakat dan pedagang terkait pembatasan akses Jalan Mas Tumenggung di kawasan Pasar Pagi. Andi Harun, Wali Kota Samarinda mwnjelaakan pembangunan dan penataan jalan tersebut merupakan aset daerah yang harus tetap dilanjutkan demi asas kemanfaatan publik.
Menanggapi keluhan pemilik toko dan pedagang lokal yang merasa akses usahanya tertutup akibat tingginya struktur pagar pembatas, Andi Harun memastikan jajarannya terbuka untuk melakukan evaluasi penyesuaian desain. Pihaknya siap merendahkan ukuran pagar agar tidak menghalangi aktivitas perekonomian warga di sekitar kawasan tersebut.
Namun, Andi Harun menyayangkan munculnya dorongan ekstrem dari sejumlah pihak yang mendesak pembatalan total atau penghentian proyek penataan jalan. Ia mengimbau agar persoalan teknis ini diselesaikan melalui ruang diskusi yang dingin tanpa memobilisasi opini publik secara berlebihan.
“Kalau soal tertutup toko masyarakat, ya nanti kita evaluasi. Kalau memang ketinggian, kita rendahkan, mari duduk satu meja kita dengarkan aspirasinya. Tapi jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan, kalau menghentikan jalan itu niatnya sudah tidak baik,” ujar Andi Harun, Senin (9/11/2026).
Lebih jauh, Andi Harun menanggapi secara khusus dinamika yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung dewan baru-baru ini. Ia mengingatkan anggota DPRD Samarinda untuk menyikapi persoalan ini secara bijak sebagai fungsi pengawasan, bukan justru memperkeruh suasana dengan wacana penghentian proyek.
“Saya lihat ada komentar anggota DPRD mau merekomendasikan memberhentikan, itu bukan anggota DPRD yang bijak. Harusnya panggil pemerintahnya, didiskusikan kalau pagarnya tinggi ya direndahkan. Ini masalah sangat sederhana, jangan dipolitisir jadi bikin gaduh yang tidak penting,” tegasnya.
Sebelumnya, dinamika penolakan tersebut mengemuka dalam RDP di DPRD Samarinda yang dipimpin oleh Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda. Menanggapi aduan masyarakat, Samri menyatakan keberatan warga sangat beralasan karena fungsi utama ruang publik seharusnya memberikan kemudahan ekonomi, bukan justru mematikan sumber penghidupan warga sekitar.
Dalam forum tersebut, Samri memastikan mayoritas fraksi yang hadir sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Wali Kota Samarinda agar pengerjaan fisik pagar di titik tersebut segera dihentikan dan dilakukan revisi tata letak.
”Terkait pembangunan yang katanya untuk estetika akses ke Pasar Pagi di sisi Jalan Mas Tumenggung, itu ditentang keras oleh masyarakat karena menutup toko mereka. Hari ini di DPRD, dari hasil rapat, mayoritas fraksi sepakat dan setuju untuk menghentikan pembangunan itu dan membuat rekomendasi tertulis kepada Wali Kota,” ujar Samri Shaputra.
Terkait potensi kendala kontrak dengan pihak ketiga, pihak legislatif menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera memproses penyesuaian adendum kontrak tanpa merugikan kontraktor, sementara sisa volume pengerjaan dialihkan ke titik lain di sekitar Pasar Pagi.
”Kita menyerahkan solusinya ke Pemerintah Kota melalui PU untuk merevisi adendum dan kontrak agar tidak merugikan kontraktor. Pembangunannya bisa dialihkan ke titik lain di sekitar Pasar Pagi yang masih sangat banyak membutuhkan perbaikan,” pungkasnya.(DHV)
