Wakil Ketua DPRD Kubar Banyak Terima Keluhan Masyarakat Bentian

KUTAI BARAT, Swarakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provi H Ahmad Syaiful SH, menggelar silaturahmi dengan warga Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar, Minggu (26/1/2020). Dalam kegiatan itu, pria akrab disapa H Acong ini mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat setempat, berbatasan langsung dengan wilayah antar Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) setempat, dihadiri ratusan masyarakat, tokoh agama dan Petinggi Kampung Dilang Puti. Bersama rombongan dalam silaturahminya itu, Acong didampingi Asisten III Setkab Kubar Asrani B, berdialog sambil menerima keluhan masyarakat menanyakan persoalan pendidikan, kesehatan bahkan perbaikan infrastruktur jalan trans kalimantan di wilayah itu.

 “Banyak aspirasi dan keluhan, serta masukan dari masyarakat tentang kegiatan prioritas kedepannya. Keluhan warga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dominan. Keinginan masyarakat itu menjadi salah satu faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan warga,” ungkap Acong disela kegiatan tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya sebagai wakil rakyat akan maksimal mengakomodir usulan masyarakat. Hal itu diipayakan kebijakan yang akan dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Kaltim. “Apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini merupakan tugas buat kami yang perlu mendapat perhatian dari jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” tegasnya.

Selain mendengar aspirasi warga, politisi Golkar tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya itu, sudah menjadi tugas anggota DPRD untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan masyarakat. Dimana Acong telah berkomitmen untuk memperjuangkan atas keluhahan warga yang disampaikan kepadanya.

Kata Acong, aspirasi masyarakat sudah ia terima. Ia menyebut, keluhan warga sangat aktual, sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Misalkan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, serta persoalan lain yang dihadapi seperti kejelasan status pengguna jalan kampung yang dilintasi kendaraan milik perusahaan perkebunan yang beroperasi diwilayah itu.

“Keluhan yang utama yaitu, terkait status jalan kampung yang dilintasi perusahaan untuk mengangkut buah sawit, CPO dan kebutuhan lainnya dari perusahan perkebunan diwilayah itu. Saya meminta para pengurus kampung agar menyurati kami di DPRD Kubar untuk mengatasi persoalan itu secepatnya. Sebab, kebutuhan masyarakat tidak bisa dianggap main-main,” tegasnya.

Senada yang dikatakan Asrani, dirinya menyebut bahwa infrastruktur merupakan kunci utama semua kegiatan. Jika infrastruktur tidak memadai, maka menjadi hambatan besar untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat setempat.

“Kalau kita liat, jalan poros trans kaltim di depan itu merupakan jalan nasional. Namun, kita masih bisa berjuang melakukan perbaikan melalui kordinasi dengan pemerintah pusat, agar jalan lintas trans kalimantan itu yang mengalami rusak berat, dapat segera dilakukan perbaikan seperti yang diharapak masyarakat setempat,” jelas mantan Kadis PU Kubar ini kepada wartawan.

Penulis : Alfian

Editor    : Redaksi

Bagikan:

Related posts