SAMARINDA, Swarakaltim.com – Walikota Samarinda Syaharie Jaang menyambut baik Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalimantan timur (Kaltim), Pemerintah Kota Samarinda dan Universitas Mulawarman (Unmul) dengan tema Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasi Sekolah Nasional (Bosnas) dan Dana Kelurahan (3/3) di Ruang Rapat Rektorat Unmul lantai III.
“Prodi (Program Pendidikan) ini akan menjadi kekuatan untuk menyambut Ibu Kota Negara nantinya. Oleh sebab itu dengan kerjasama ini, apalagi dibidang administrasi pemerintahan dan lainnya bisa memberikan terobosan dan inovasi yang sangat baik. Dari segi pemerintahan juga sangat baik, untuk bersama memajukan Negara khususnya Kota Samarinda,” ucap Jaang dalam sambutannya.
Menurut Jaang program ini ada tujuannya, seperti yang diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah urusan akuntasi pemerintahan.
“Kalau akuntasinya adalah pertanggung jawabannya keuangan pemerintahan. Saya rasa bisa kita maksimalkan dan sasaran pemerintahannya bisa terwujud serta bisa terlaksana dengan baik,” terang Jaang.
Rektor Unmul Masjaya juga menjelaskan bahwa kerjasama tiga instansi yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Pemkot Samarinda dan Universitas Mulawarman bersama ingin membangun Negara khususnya dilihat dari sisi akuntansi pemerintahan.
“Kami sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk program yang biasa disebut dengan merdeka belajar dan kampus merdeka. Kampus merdeka sendiri adalah hak mahasiswa untuk belajar, boleh mengambil aktifitas belajar diluar prodi selama 2 semester yang dibagi menjadi satu semester di internal, semester berikutnya external bisa dengan menggandeng pemerintahan ataupaun swasta, ini sama – sama penting untuk bersama membangun Negara,” terang Masjaya.
Perlu diketahui juga bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjadi cikal bakal kampus pertama di Indonesia yang mendeklarasikan kampus merdeka yang dimulai dari Unmul Samarinda.
“Setelah kerjasama ini mahasiswa kami akan terjun langsung ke lapangan seperti ke sekolah – sekolah yang perlu dianggap pembenahan itu bukan satu bulan malah bisa satu semester atau kalau perlu dua semester termasuk bidang – bidang lainnya. Sampai saat ini kita punya 14 Fakultas dengan jurusan sekitar 94 yang ikut dalam pembangunan Negara Republik Indonesia,” beber Masjaya.
Sementara itu Kakanwil DJPB Midden Sihombing mengatakan program ini kita ambil manfaatnya karena akutansi pemerintahan itu banyak praktek dari pada toerinya.
Akutansi pemerintahan ini sebutnya memang lebih banyak praktek dari pada teori jadi mahasiswa ini betul – betul terjun di lapangan.
“Kami buka program di Unmul untuk Akutansi dan Hukum selain itu nantinya juga ada di Untag Samarinda. Untuk tim pengajarnya sendiri nanti rencananya dari Dirjen Bendaharaan dan kami mengundang dari BPK untuk audit, kalau pajak kami mengundang dengan Dirjen Pajak. Sedangkan untuk hukum keuangan Negara kami juga sudah sepakat dengan bapak Kajati. Program ini kami harapkan bisa bermanfaat untuk kota Samarinda terutama mengelolaan dana BOS,” tutup Midden.
Ikut hadir dalam acara tersebut adalah Asisten I Sekkot Samarinda Tejo Sutarnoto, Kadisdik Asli Nuryadin, Kepala BPKAD Toni Suhartono, Camat, Dekan dan undangan terkait lainnya. kmf5