LKPJ Bupati Mahulu Capai 97,75 Persen, DPRD Keluarkan Delapan Rekomendasi

LKPJ Bupati Mahulu Capai 97,75 Persen, DPRD Keluarkan Delapan Rekomendasi

Caption: Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, menyerahkan rekomendasi DPRD Mahulu tentang LKPJ Bupati Tahun 2019

“Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD Mahakam Ulu”

MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat paripurna masa sidang II tahun 2020, tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Tiopilus Hanye, dihadiri Wakil Bupati Mahulu Y Juan Jenau, Forkopimda, para Asisten Setdakab, Setwan DPRD dan Kepala OPD serta tamu undangan lainnya, Kamis (14/5/2020).

Paripurna tersebut mengacu pada penyampaian nota LKPJ yang disampaikan langsung oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh pada masa sidang I tahun 2020 DPRD Mahulu, Kamis (30/4/2020).

Terkait nota pengantar LKPJ Bupati 2019, ada sejumlah poin dari rekomendasi disampaikan DPRD Mahulu, agar perlu ditingkatkan pada tahun mendatang. Adapun rekomendasi itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye pada paripurna tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye saat menyempaikan rekomendasi terkait LKPJ 2019 Bupati Mahulu
Wakil Ketua DPRD Mahulu Tiopilus Hanye saat membacakan rekomendasi DPRD ke Bupati Mahulu

“Untuk LKPJ Bupati 2019, dari hasil pendapatan target dan tereliasasi penerimaan telah mencapai 97,75%. Hasil ini patut dinilai cukup baik dengan angka yang pantastis,” terang Hanye.

Sedangkan rekomendasi yang harus ditingkatkan pada tahun berikutnya, DPRD menyoroti pihak lining sector yang membidangi pendapatan daerah dan perencanaan untuk melakukan kajian terlebih dulu sesuai landasan Perda terkait pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapapat Asli Daerah (PAD) sesuai yang diharapkan.

“Rekomendasi perlu adanya uji kelayakan PAD dalam penyusunan anggaran yang diajukan agar hasil dan retribusi pendapatan tidak selisih terlalu jauh,” sebutnya.

Selanjutnya bidang pembangunan infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Hanye, masih banyak progresnya dibawah 50%, termasuk masalah administrasi yang belum terselesaikan.

“Ini perlu ditingkatkan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, agar dapat dilaksanakan dan menyelesaikan administrasi secara tepat waktu,” jelasnya.

Kemudian terkait dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) hingga saat ini masih belum tersedia, sebagai dasar menyusun program pembangunan secara menyeluruh.

“Kita dari DPRD Mahulu merekomendasi agar segera menyelesaikan tata ruang wilayah dokumen RTRW dan RDTR, sehingga proses fisik jalan, jembatan dan kawasan permukiman dapat terencana searah untuk pencapaian kelestarian dan lingkungan di masyarakat,” sebutnya.

Kemudian DPRD juga menilai kinerja pihak lembaga pendamping desa atas pembinaan aparatur kampung perlu dievaluasi. Sebab hingga saat ini sebagian besar kampung yang ada, belum menyelesaikan laporan SPj pertanggung jawaban keuangan kampung.

“Rekomendasi, perencanaan dan tatanan alokasi dana kampung (ADK) disarankan agar menentukan konsultan yang betul betul sudah terbukti kemampuannya, memberikan edukasi transfer ilmu administrasi bagi aparatur kampung agar tepat waktu,” tegasnya.

Sementara proses peningkatan realisasi sepanjang jalan dan statusnya masih banyak yang belum sesuai dengan program. Begitu pula belum ada penjelasan atas pungsi tiga set alat berat milik pemda setempat dalam percepatan pembuatan jalan antar kampung.

“Prioritaskan pembangunan fisik jalan agar mampu membuka daerah kampung yang terisolir dari pusat perkotaan seperti Kabupaten dan Kecamatan. Kemudian kita minta penjelasan secara rinci tiga set alat berat dan hasil kerjanya,” tandas Hanye.

Kemudian rekomendasi terkait operasional subsidi ongkos angkut dan pengendalian BBM. Pihaknya meminta pemberian Kartu SOA dapat dievaluasi agar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Selanjut petugas di lapangan agar bisa diawasi oleh instansi terkait.

“Tidak hanya itu, agar mengawasi pendistribusian BBM agar tidak terjadi kebocoran. Ini harus diperketat pendistribusiannya agar memenuhi kuota sesuai kebutuhan,” lanjut Hanye.

Sesuai dengan tema pembangunan mahulu yang masih terukur adalah. Peningkatan pendapatan berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi daerah. “Sehingga setiap program pembangunannya harus mengarah ke tema tersebut,” pungkasnya.

Penulis : Alfian

Editor   : Redaksi (SK)

Loading