Kepala BPBD Kubar Jenton Spd, saat ditemui wartawan di ruang kerjannya
KUTAI BARAT, Swarakaltim.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur mengeluh akibat pemotongan anggaran biaya penangulangan bencana non alam Covid-19 diwilayah ini.
Pasalnya BPBD Kubar dikucurkan anggaran biaya melalui kegiatan respon cepat darurat bencana dan logistik penanganan bencana Covid-19, sebesar Rp 1.375.000.000, kini menjadi Rp 925 juta.
Sedangkan untuk mencairkan dana kegiatan tersebut, melalui system perjalanan tugas (SPT) yang nantinya diajukan pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubar.
“Sistem pencairan sesuai SPT, termasuk honor petugas masing-masing yang disebut uang lelah sebesar Rp 150 ribu per’orang yang dikali setiap harinya,” ungkap Kepala BPBD Kubar Jenton Spd, saat dikonfirmasi wartawan pada 20 Mei 2020.
Ditanya keluhan apa saja yang dialami oleh OPD terkait dalam penanganan Covid-19 diwilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman itu. Jenton pun menyebut, pihaknya saat ini masih memiliki kas bon BBM ke salah satu APMS di Sendawar.
“Belum terselesaikan, karena belum ada pencairan. Kalau tidak salah jumlah bon BBM yang kita gunakan khusus operasional dan mobilisasi tim kita sebesar Rp 250 juta. Selain BPBD sendiri, BBM juga digunakan kendaraan Satpol PP dan Dishub Kubar,” tegasnya.
“Reed- sedangkan untuk media pers tidak dianggarkan. Sebenarnya sudah kita ajukan, namun usulannya di coret. Saya juga bingung, seharusnya ada anggaran untuk media pers yang setiap hari memberitakan,” beber Jenton.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPBD Kubar, Kamius Junaidi pada 27 Mei lalu membenarkan bahwa instansinya hanya mendapat angaran penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 925 juta, yang bersumber dari APBD Kubar 2020.
“Adapun kegunaan anggaran itu telah disusun dalam draf penggunaannya sesuai kebutuhan operasional BPBD. Mulai dari kebutuhan pasien saat di karantina, hingga kebutuhan makan minum petugas jaga posko di lapangan,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk kebutuhan BBM akan ditangung masing-masing OPD yang tergabung dalam tim gugus tugas Covid-19. “Hanya TNI-Polri yang belum ada mengajukan biaya pembelian BBM, mereka masih tanggung sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya Pemkab Kubar mengalokasikan anggaran biaya bersumber APBD tahun 2020, teruntuk 6 Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang tergabung dalam tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kubar sebesar Rp 21,7 miliar.
Anggaran itu telah diumumkan juru bicara tim gugus tugas Pemkab Kubar Yacob Tullur sebelum purna tugas dari jabatanya sebagai Sekretaris Daerah dalam konferensi pers ke awak media pada 30 April lalu di media center Covid-19.
Adapun rincian alokasi anggaran penanggulangan Covid-19 ke enam OPD terkait,
Dinas Kesehatan sebesar (Rp 8.924.538.350 rupiah), dengan kegunaan pencegahan dan penanggulangan covid-19 dan optimalisasi rumah sakit pratama Linggang Bigung.
RSUD Harapan Insan Sendawar, mengelola sebesar (Rp 3.825.489.86 rupiah) dengan sumber dana sendiri melalui anggaran system Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) tahun 2020.
Sementara untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar (Rp 6.925 juta). Dari sumber dana belanja tak terduga untuk kegiatan dalam kejadian luar biasa dan jaringan pengaman sosial.
Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar (Rp 1.375 juta) dengan kegiatan respon cepat darurat bencana dan logistik penanganan bencana Covid-19.
Selanjut Dinas Sosial (Dissos) sebesar (Rp 500 juta) dengan kegunaan penanganan bencana sosial dan fasilitasi sosial.
Kemudian Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar (Rp2.15 juta) untuk kegiatan pengendalian dan pengaturan lalulintas jalan dilingkungan pemerintah kubar.
Selain anggran biaya Rp 21,7 miliar itu, pemerintah juga mencadangkan Rp 1.80 miliar. Jika musibah berlanjut dan terjadi lebih parah lagi dalam kasus penanganan Covid-19 di wilayah Kubar.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi (SK)
