“Pemerintahan Kampung Diminta Tepat Laporan Administrasi BLT”
MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Hingga saat ini 10 dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hanya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masuk dalam katagori zona hijau dari wabah virus corona atau di sebut Covid-19.
Hal itu dibuktikan kerjasama pemerintah dengan seluruh stakeholder dan legislative diwilayah ini dalam menangani pencegahan wabah tersebut, setelah ditetapkan organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) Covid-19 sebagai pandemi global awal maret lalu.
Tak heran jika kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Serawak Malaysia ini menjadi Zero Covid-19. Pasalnya penanggulangan virus corona sejalan melalui keputusan bersama Pemkab Mahulu dan DPRD dalam keseriusan mencegah penyebaran agar masyarakat lima kecamatan terbebas dari corona.
Kendati demikian, Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) bersama unsur pimpinan DPRD Mahulu juga aktif melakukan monitoring seluruh pos jaga wasdalkes di setiap kecamatan, guna mengetahui situasi dan kondisi petugas jaga atas ketersedian APD hingga kebutuhan pangan para petugas.
Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan menegaskan, dalam konteks mengatasi virus corona ini perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak, sehingga tahap pertama yang perlu dilakukan adalah saling percaya dan bersinergi.
“Konkritnya pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai institusi dan lembaga masyarakat maupun pihak swasta. Terlebih dengan media sebagai mitra dalam memberikan informasi yang valid dan komprehensif mengenai virus pandemi ini,” tuturnya.
Hal itu diungkap Bulan saat mendampingi Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) secara simbolis kepada warga di Kampung Laham, Danum Paroy dan Muara Ratah di Kecamatan Laham, Jumat (5/6/2020).
“Sama halnya dengan penyaluran BLT yang menggunakan DD bersumber dari APBN 2020. Kita harus bersinergi memantau penyalurannya sesuai aturan pemerintah pusat,” ungkap politisi wanita dari Partai Gerindra ini kepada wartawan di sela kegiatan tersebut.
Bulan menegaskan, penyaluran BLT harus sesuai aturan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Maka menjadi dasar juridis dan implementatif BLT kepada penduduk miskin di desa/kampung. Oleh karena itu diperlukan kesiapan dan kesigapan bagi pemerintahan kampung se-Mahulu, untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, tepat sasaran dan tepat laporan administrasi,” tandasnya.
Pantauan swarakaltim.com, beberapa hari ini Pemkab dan DPRD Mahulu turun langsung menyerahkan BLT secara simbolis ke sejumlah kampung di Kecamatan Long Hubung, Long Bagun, Laham dan selanjutnya menuju 2 Kecamatan paling hujung di Long Pahangai dan Long Apari.
Sebelumnya Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh sangat berharap kepada pemerintahaan kampung agar menjalankan amanah itu dalam menyalurkan BLT secara benar dan tuntas agar tepat sasaran bagi warga kampung terdampak Covid-19.
Dalam sambutan tertulis, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH, mengatakan bahwa penyaluran BLT diberikan kepada masyarakat Mahulu terdampak Covid-19 sebesar Rp600 ribu.
Sekilas dengan rincian pembagian per tiga bulan pertama dengan nilai Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK). Kemudian bulan keempat, kelima, dan keenam masing-masing Rp300 ribu per KK. Sehingga total BLT yang akan diterima warga berjumlah Rp2,7 juta.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi (SK)
