Pemkab Mahulu dan DPRD Setujui KUA-PPAS Perubahan 2020

Caption: Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan dan Pj Sekda Mahulu Stepanus Madang menandatangani dokumen KUA-PPAS Perubahan 2020

MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu, menyetujui kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2020.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang berlangsung di Bappelitbangda Mahulu, dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, Wakil Ketua II Martin Hat L, Kamis (10/9/2020).

Rapat paripurna itu dihadiri Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, yang diwakili Pj Sekda Mahulu Stepanus Madang, serta ketua dan anggota fraksi-fraksi DPRD Mahulu, bersama Kepala OPD dan unsur perwakilan Forkopimda setempat.

“Hasil persetujuan bersama rancangan perubahan APBD tahun 2020, selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kaltim, kemudian dikaji oleh tim evaluasi sebelum ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Pemkab Mahulu,” ungkap Bupati melalui sambutanya dibacakan Pj Sekda Mahulu Stepanus Madang.

Bupati meminta kepada seluruh OPD dan perangkat daerah untuk dapat menyiapkan kelengkapan dokumen rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKAP-SKPD) dan petunjuk pelaksanaan kegiatannya masing-masing.

“Siapkan dokumen RKAP-SKPD dengan benar, karena seluruh perangkat daerah mengalami perubahan anggaran, baik pergeseran anggaran, rasionalisasi anggaran, maupun tambahan kegiatan baru yang mendesak dalam pelaksanaannya,” pesan Bupati.

Hal itu dimaksut, agar nantinya evaluasi terhadap ranperda perubahan APBD 2020 dapat berlangsung sesuai dengan jadwal penetapan ranperda tentang APBD Perubahan segera disahkan menjadi Perda.

Sementara Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, menyampaikan terkait persetujuan dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2020, setelah pihaknya menerima penyampaian nota pengantar rancangan perubahan pada 4 September 2020.

“Hasil paripurna melalui keputusan bersama antar pemerintah dan lembaga eksekutive. Maka dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kepala daerah dan pimpinan DPRD Mahulu, atas persetujuan KUA-PPAS Perubahan 2020,” pungkas Bulan.

Penulis : Alfian

Editor   : Redaksi (SK)

Bagikan:

Related posts