Bersama 2 Pakar Hukum, Puji Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Samarinda Utara


SAMARINDA, Swara Kaltim
Setelah sebelumnya di kecamatan Sungai Kunjang, kembali Anggota DPRD Kaltim Puji Setyowati SH Mhum melaksanakan Sosialisasi Perda Provinsi Kaltim No 5 tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan harapan masyarakat luas bisa mengetahui informasi terkait bantuan hukum secara gratis bagi warga Kaltim.
Kali ini, kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) dilaksanakan di aula kecamatan Samarinda Utara dengan menghadirkan pakar hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Agus Talis Jhoni SH MKn dan advokat Ella Hendra Wijaya SH, Senin (24/5/2021).
“Bersyukur hari ini kita yang mendengarkan langsung Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari ibu Puji bersama dua pakar hukum. Apalagi di wilayah kita Samarinda Utara yang merupakan daerah bekas transmigrasi dan mayoritas petani, tentunya memerlukan bantuan hukum secara gratis,” ungkap Camat Syamsu Alam dalam sambutannya.
Syamsu menyampaikan tidak sedikit warga mereka yang untuk makan sehari-hari harus bekerja keras, terlebih untuk membayar pengacara.
“Jika terkena masalah hukum. Bagaimana mau membayar pengacara, untuk hidup sehari-hari aja mereka masih sulit,” tandasnya.
Puji sendiri menyampaikan sesuai fungsi legislasi salah satunya dilakukan Sosper tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Ia mengatakan di dalam UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Kita di provinsi Kaltim pun diperkuat dengan Perda No 5 tahun 2019 yang nanti akan dipaparkan pakar hukum Pak Agus dan Pak Ella ,” ucap Puji yang juga ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltim ini.
Puji mengatakan tujuan Perda ini menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan.
“Melalui Perda ini menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Namun Puji mendoakan agar mereka yang hadir disini tidak pernah bersoalan dengan masalah hukum. “Tapi, ketika ada saudara, teman, tetangga, bapak dan ibu yang hari ini telah mendapat ilmu ini, bisa membantu menjembatani. Bisa dijelaskan bahwa ada bantuan hukum secara gratis. Bisa juga menghubungi Pak Agus dan Pak Ella. Bisa dicatat nomor telponnya,” ucap isteri Syaharie Jaang ini.
Ia menjelaskan warga yang bermasalah hukum agar bisa memanfaatkan bantuan hukum dari Pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum yang berdomisili di Kaltim, terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI.
Sementara Agus menegaskan dalam Perda tersebut bahwa penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum.
“Syaratnya dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau kepala Desa sesuai pasal 1 angka 9,” terang Agus.
Ia menyebutkan bantuan hukum ini gratis. Oleh karena itu agar tidak takut ketika sedang bermasalah hukum. (dho)

Bagikan:

Related posts