Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Kris Suhariyatno
Samarinda-Swarakaltim. Angka Covid-19 di Kaltim meningkat, hal ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) belum ada keputusan untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Saat dikonfirmasi melalui telepon selular, Senin (21/6/2021) Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Kris Suhariyatno menjelaskan semua tergantung kebijakan pemerintah dalam ini Gubernur Kaltim yang membuat keputusan terkait PTM ini.
“Namun saya sudah menghimbau ke pihak sekolah untuk mempersiapkan diri, jika ada arahan dari Gubernur Kaltim melalui Disdikbud Kaltim,” ucapnya.
Adapun persiapan di sekolah, Kris Suhariyatno menjelaskan kembali bahwa persiapan tersebut, pihak sekolah wajib menyediakan seperti tersedianya tempat cuci tangan, wajib menggunakan masker dan hand sanitizer, serta menjaga jarak, dan ini juga telah masuk ketentuan di SKB Menteri itu.
“Pihak sekolah juga membuat skenarionya, juga mengacu ke 4 SKB Menteri itu, siswa yang mengikuti PTM juga dibatasi dengan maksimal 20 anak dengan kondisi sehat,” katanya.
Ia mengatakan sekolah juga wajib menyiapkan jalan keluar masuk siswa ke sekolah dengan tempat ataupun posisi yang berbeda, dan Siswa yang mengikuti PTM maksimal 50 persen dari kapasitas kelas, serta tidak boleh 2 hari berturut-turut, misalnya hari Senin itu kelas 1, Selasa kelas 2, dan Rabu kelas 3, sedangkan Kamis kembali kelas 1 dan seterusnya.
“Karena Mata Pelajaran (mapel) banyak, tentunya yang dilakukan oleh pihak sekolah itu mapel prioritas utama dan juga mempelajari SKB 4 Menteri serta panduan PTM terbatas ini yang di keluarkan oleh Kemendikbud khususnya direktorat jenderal GTK,” jelasnya.
Walaupun begitu, lanjut Kris kembali menerangkan bahwa tiap daerah berbeda kondisi kasus Covid-19 ini.
“Dan tentunya berpulang kembali keputusan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota),” tuturnya.
Disinggung terkait mapel yang menggunakan sistem praktek, Kris Suhariyatno mengatakan bahwa praktek tersebut mau tidak mau harus ditiadakan demi menjalankan protokol kesehatan.
“Ketuntasan kurikulum bukan merupakan sesuatu yang diutamakan, jadi yang diutamakan bahasa Permendiknas adalah utamakan Keselamatan dan Kesehatan perserta didik, pendidik dan semua unsur yang ada di sekolah,” tambahnya.
Berkurangnya menyerap ilmu pelajaran dengan kondisi pandemi ini tentu berpengaruh terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita sadari memang berpengaruh pada perekonomian, pengembangan SDM dan lainnya, dan pihak kementerian pun menyadari juga, dengan kata lain Learning Lose, karena dengan sistem daring belum maksimal penyerapan ilmu pengetahuan,” terangnya.
“Dengan PTM saja, para pelajar masih ada yang kurang paham, apalagi dengan sistem daring yang terkadang ada gangguan sinyal serta tidak ada jaringan,” katanya.
Tetapi sekarang, lanjutnya kesehatan terus diutamakan, dan tugas sekolah (guru-guru) sangat berat, karena posisi SMA ini pengantar untuk masuk ke universitas (Perguruan Tinggi), dan diseleksi tanpa zona.
“Dengan daring ini atau istilah dari menteri itu belajar dari rumah (home schooling) dan ini diperbolehkan, dan kepada para pengajar untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya, meskipun dalam suasana terbatas ini,” pungkasnya. (AI)
