Caption: Wakil Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar Kaltim Mursidi Muslim saat menerangkan tentang historis asal usul Lahan tanah ke awak media, Kamis (1/7/2021) tadi sore.
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Adanya anggota Tim Huru Hara atau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di luar dugaan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (30/6/2021) Kemarin.
Kedatangan sejumlah pejabat negara tersebut pun diterima beberapa pengurus partai tersebut yang kebetulan ada di tempat. Dengan tujuan kedatangan mempertanyakan dan identifikasi aset Pemkot Samarinda dalam hal ini ditempati Partai Golkar Kaltim.
Karena waktu bersamaan Ketua Umum DPD Partai Golkar Kaltim Rudi Mas’ud serta Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD Partai Golkar Kaltim Husni Fahruddin sedang tak di tempat.
Selanjutnya, Wakil Sekjen DPD Partai Golkar Kaltim Mursidi Muslim menjelaskan, ketika pertemuan terjadi, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan ke pengurus terkait sertifikat tanah Pemkot dan sudah menjadi temuan dari BPK RI sejak tahun 2013.
Setelah Andi Harun menjelaskan hal tersebut, kemudian Wali Kota Samarinda menyerahkan kembali ke pihak KPK usai membuka pembicaraan dalam pertemuan.
“Saya pun menceritakan kronologis tentang asal-usul tanah ini. Awalnya tanah ini hasil dari rampasan perang dengan kata lain hal perebutan dan juga eks milik Cina pada waktu itu,” tutur Mursidi Muslim.
Selanjutnya, pasca 1965 orang Cina di usir dari Indonesia ini, karena pada era Sukarno itu anti Peking. Kemudian, lahan ini kosong dan diambil alih oleh TNI Kodim dengan Kodam dan di sita. Di era tersebut, Ketua Golkar bertugas sebagai TNI dan seiring waktu, kader Golkar dulu memperbaiki hingga sekarang.
“Atas kejadian kemarin dan di media massa mengemuka, senior di Partai Golkar Kaltim menelpon saya dan beliau bilang jika ingin tertibkan gedung ini, tertibkan gedung yang lain juga,” tegasnya.
Karena tanah eks Cina itu ada di Hotel Mercure Plaza 21, Bangunan di samping Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim.
Walaupun sudah menempati selama lebih 30 tahun, lanjut Mursidi Muslim, bahwa Golkar Kaltim tetap menyadari ini milik Pemkot.
“Itu penjelasan kami ke tim yang berkunjung ke Kantor Sekretariat kemarin,” jelasnya.
Disinggung terkait pihak tim KPK tidak bisa keluar saat demo, Mursidi Muslim membantah, rombongan KPK datang pukul 10.00 wita dan keluar jam 11.10 wita, sedangkan kedatangan aksi dari Berau pada pukul 12.00 wita.
“Itu tidak benar. Setelah pulang rombongan Wali Kota Samarinda serta Tim KPK, barulah datang pihak APAMB untuk menggelar aksi demo di depan kantor kami,” tegasnya.
Mursidi menegaskan, asset Pemkot hanya lahan tanah bukan bangunan dan para kader senior akan bersuara, jika belum ada titik solusi.
“Yang jelas kita tidak pernah akui lahan tanah ini milik Partai Golkar Kaltim dan ini memang milik Pemkot,” tegasnya.(adv/ai/aya/sk)
Editor : Aya
Phblisher : Rina
