SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ketua Forum Komunikasi Penyintas COVID Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Intoniswan mengatakan, sudah saatnya masyarakat berhenti berdebat soal atau atau tidak adanya Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Sebab, tak ada manfaatnya dan membuat bingung. Sebaliknya korban terus berjatuhan akibat terpapar Covid.
“Para ahli kesehatan dari 216 negara di dunia sudah menegaskan Covid itu ada. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah sedang bekerja keras mengatasi agar penularannya tidak semakin masif,” kata Intoniswan, yang pertama kali terpapar Covid bulan Maret lalu.
Berdasarkan laporan Satgas Penangangan Covid Provinsi Kaltim, per Selasa (13/7/2021), dalam 24 jam terakhir, jumlah orang terpapar Covid di Benua Etam Kaltim sebanyak 1.498 orang dan meninggal sebanyak 51 orang, sedangkan jumlah orang yang sedang menjalani perawatan untuk sembuh bertambah 960 orang. “Perkembangan kasus positif tersebut sangat mengkhawatir,” sambungnya.
Karena, lanjut Into sapaan akrabnya, tempat tidur di rumah sakit pemerintah penuh. Kalau pun pemerintah bisa dengan cepat membeli tempat tidur, persoalan belum selesai, karena perlu disiapkan pula bangunan dan tenaga kesehatan. Mencari tenaga kesehatan, seperti perawat bukanlah hal yang mudah di Kaltim.
Menurut Into yang juga menjabat Ketu Dewan Kehormatan PWI Kaltim, daripada berdebat soal ada atau tidak adanya Covid, lebih baik waktu digunakan berdo’a dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut, agar negeri bebas dari wabah dan menjaga diri, keluarga serta teman-teman dari Covid.
“Virus itu makhluk bernyawa, bisa hidup dan ada di mana saja dimana manusia ada. Apalagi, menyebarkan informasi bahwa Covid itu bohong-bohongan, jelas menyesatkan,” tegas Intoniswan yang sudah kehilangan temannya lebih dari 20 orang akibat meninggal terpapar Covid.
Diterangkan pula PKM yang diterapkan pemerintah dan anjuran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, membatasi kegiatan di luar rumah, benteng terakhir mencegah penularan Covid. “Patuhi PKM yang diterapkan pemerintah dan begitu pula dengan prokes,” ajaknya.
Tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya PKM, yang nyata masyarakat ekonomi masyarakat semakin sekarat. Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah tangga, lebih baik minta ke gubernur, wali kota, atau bupati, serta ke lembaga DPRD di masing-masing daerah.
“Saya juga berharap kepala daerah menyiapkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan keuangan membeli kebutuhan pokoknya. Masyarakat punya hak untuk meminta dan pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran untuk itu,” sarannya.(*aya/sk)
Editor : Redaksi
Publisher : Alfian (SK)
