MARATUA, Swarakaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor resmi membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltim di Pratasaba Resort Maratua, Kabupaten Berau, Ahad (21/11/2021) malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati H Gamalis, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Andriko Noto Susanto dan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kaltim Siti Farisya Yana.
Gubernur Isran Noor mengungkapkan ketahanan pangan menjadi salah satu hal penting dan strategis dalam program pembangunan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Kaltim, lanjut dia, saat ini telah sukses memenuhi sedikitnya lima dari tujuh indikator kesejahteraan, yakni income perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kebahagiaan, tingkat kemiskinan.
“Ada dua indikator lainnya yang menjadi catatan bagi Pemprov Kaltim untuk bisa di tekan angkanya hingga berada di bawah rata-rata nasional, salah satunya adalah tingkat kematian ibu hamil dan bayi. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Ini yang kita bahas didalam rakor, yakni bagaimana kebutuhan makanan berkualitas bagi ibu hamil sehingga bisa melahirkan anak yang sehat dan ibunya juga tetap sehat,” ungkap Isran Noor.
Jadi, menurut dia, dalam aspek ketahanan pangan, ketersediaan adalah salah satu sumber yang paling penting, didalam pemenuhan konsumsi penduduk, kurangnya ketersediaan, sangat berpengaruh terhadap kecukupan pemenuhan kebutuhan penduduk. Kematian ibu hamil dan bayi, ujar dia, sangat dipengaruhi oleh keseimbangan gizi dari makanan yang di konsumsi, baik berupa karbohidrat, protein dan lemak. Untuk itu diperlukan asupan makanan yang cukup, dari segi gizi dan kualitas makanannya. Disinilah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil.
“Pada 2021 untuk keperluan perbaikan gizi bagi masyarakat khususnya bagi ibu-ibu yang hamil Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp50 juta per desa. Dan untuk 2022 semoga bisa dinaikkan sebesar Rp100 juta per desa. Jadi ada tim yamg berpengalaman atau bidan dan juga relawan dari BKKBN ditambah dengan kader TP PKK. Nanti tiga unsur ini yang akan mencegah kematian ibu hamil dan bayi, serta stunting, melalui pengelolaan dana tersebut. Jika ini bisa dijalankan dengan baik, maka tujuh indikator kesejahteraan masyarakat di Kaltim bisa tercapai,” jelas Isran Noor.
Sementara Kepala Dinas PTPH Kaltim menyebutkan agenda rakor salah satunya adalah pembubaran struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan yang sudah berganti menjadi Pokja Ahli Ketahanan Pangan berdasarkan Perpea Nomor 66 Tahun 2021. Sekaligus melakukan evaluasi kerja program DKP 2019-2021 dan membahas rencana kerja pokja ahli 2021-2023 terkait dengan ketahanan pangan Kaltim sebagai ibu kota negara baru Indonesia.
Rakor ini turut dihadiri Pokja Ahli Ketahanan Pangan dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim.(her/yans/adpimprovkaltim).
