BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur diwakil Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Danau Kaskade Mahakam Tahun 2022 di Swiss-belhotel Balikpapan, Selasa (23/8/2022). Rakor kali ini mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Ekosistem Danau Kaskade Mahakam dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan sebagai kawasan penyangga ibu kota negara (IKN)”.
Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengapresiasi pelaksanaan Rakor Danau Kaskade Mahakam 2022 ini sebagai upaya untuk mendapatkan kesepahaman, perencanaan dan langkah-langkah konkret untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Danau Kaskade Mahakam dan lingkungan hidup Kaltim pada umumnya secara lestari.
“Kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini, masalah danau ini semakin menjadi perhatian, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini tidak lain terjadi karena kondisi danau yang sudah sangat kritis yang dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik itu terhadap lingkungan seperti banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau,” urai Riza.
Seperti diketahui, lanjut Riza, Danau Kaskade Mahakam terdiri dari 20 Danau, dimana memiliki kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) danau besar yaitu Danau Jempang seluas 15.000 hektare, Danau Semayang (13.000 hektare) dan Danau Melintang (11.000 hektare). Selain itu juga terdapat danau-danau kecil lainnya seperti Danau Bongan, Danau Belibis, Danau Tawar, Danau Kedang Murung serta beberapa danau lainnya. Danau Kaskade Mahakam terletak di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, juga merupakan danau yang sudah ditetapkan ke dalam Kawasan Strategis Provinsi Kaltim dan juga termasuk 15 Prioritas Nasional.
“Danau Kaskade Mahakam sangat kaya akan potensi perikanan. Karena itu menjadi perhatian para pemangku kepentingan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kita telah melakukan penanggulangan illegal fishing di tiga Danau Kaskade Mahakam, salah satunya dengan memusnahkan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, khususnya di wilayah Kukar dan Kubar,” jelas Riza.
Saat ini, sebut Riza, di sekitar Danau Kaskade Mahakam tersebut kini dihuni ribuan penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani dan pekerja lainnya seperti perkebunan dan pertambangan yang secara langsung berinteraksi dengan kehidupan danau.
Sebab itu, sedikit banyaknya hal itu memberi dampak pada pencemaran dan kerusakan ekosistem. Sementara itu di sejumlah danau juga kian banyak tumbuhan gulma, enceng gondok, kumpai dan limbah tumbuhan berupa batang kayu, ranting dan daun-daun yang membuat pendangkalan danau serta tidak jarang juga mengganggu transportasi air setempat.
“Tentunya kondisi danau-danau demikian cukup merisaukan kita semua apabila tidak segera dilakukan antisipasi dan langkah strategis untuk melindungi Danau Kaskade Mahakam. Karena itu, di sinilah pentingnya kita melakukan Rakor ini untuk saling tukar menukar informasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan antar pemangku kepentingan. Tidak terkecuali itu juga terkait dengan pelibatan masyarakat dan peningkatan SDM, berikut pembiayaan atau anggaran yang diperlukan,” pungkas Riza.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim EA Rafiddin Rizal selalu ketua panitia pelaksana mengatakan Rakor ini bertujuan untuk percepatan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam serta untuk menjalin sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan harapan dapat diperoleh kesepakatan program kerja tahun 2022/2023 antara instansi, baik secara horizontal maupun vertikal dengan percepatan pembangunan Danau Kaskade Mahakam di Kaltim. Sekaligus diharapkan dapat mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua pihak,” kata Rafiddin Rizal.
Pada kesempatan ini, Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi juga melakukan launching pembangunan Sistem Informasi Web-GIS Danau Kaskade Mahakam. Tampak hadir Staf Ahli Gubernur bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra Christianus Benny, perwakilan Pemkab Kukar dan Pemkab Kubar. Peserta rakor sekitar 130 orang berasal dari para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Danau Kaskade Mahakam, seperti BWS IV Kalimantan, BP DAS HL, BPKH, BKSDA, dunia usaha, perguruan tinggi Forum DAS Kaltim, Lemilka, NGO/LSM, Forum Masyarakat Danau Semayang, Melintang dan Jempang. (aya/sk)
