Teks Foto : Anggota Komisi II DPRD Samarinda Novi Marinda Putri
Tetap dukung untuk alasan tata ruang hijau, penataan kota
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Langkah penertiban Pedaganag Kaki Lima (PKL), oleh Pemerintah Kota dinilai tidak memberikan solusi kepada para pedagang. sehingga hal ini mengundang keprihatinan sejumlah anggota DPRD Samarinda ketika melakukan hearing bersama Ikatan Pedagang Tepian Mahakam ( IPTM) belum lama ini.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Novi Marinda Putri mengatakan ketika Pemerintah Kota melalui Satpol PP melakukan penertiban, paling tidak bisa mendengarkan suara para PKL, bukan tiba-tiba lakukan penertiban tanpa ada solusi buat PKL.
“ Suara mereka tidak didengar, paling tidak panggilah mereka semuanya untuk berdiskusi dengan Pemkot atau Pemkot mengetahui letak ini bukan tiba-tiba menutupnya,” ucap Novi kepada wartawan.
Novi mengaku ada perasaan sedih, ketika mereka didatangi para PKL dan mengeluhkan soal penertiban tersebut. “Paling tidak Pemkot lakukan pembinaan, dan dimana gantinya PKL bisa di tempatkan untuk berdagang, untuk dapat menyambung hidup, dan untuk mencari makan.
“ Saya sangat sedih, harusnya mereka benar-benar dibina, diayomi, bagaimana caranya bagaimana solusinya, kita punya aparat kita punya satpol pp yang dimana dilihat dulu lah masalahnya ini, kasihan mereka bejualan semua untuk makan,” ungkapnya.
Iapun mengungkapkan kekecewaanya, karena menilai Pemkot tidak mendengarkan suara PKL dan tidak dilibatkan ketika akan lakukan penertiban.
Lebih lanjut dikatakannya Pemkot seharusnya mengetahui asal muasal permasalahan ini dan ditelurusi dari mana laporan mengenai alasan – alasan dilakukannya penutupan ini.
Novi meminta jika diberikan solusi, kepada PKL, diharapkan dapat mencari tempat yang strategis agar dapat mengait pelanggan. Apalagi saat ini situasi masih pandemic covid-19. Sementara untuk penanganan PKL dengan alasan tata ruang hijau, penataan kota, sangat didukung Kota Samarinda berbenah lebih baik.(adv-dprdsamarinda/dho)
