Fraksi AIR Mendorong Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan  Masuk Kategori Prioritas Pembangunan

Foto Sekretaris Fraksi AIR Yusuf saat diatas mimbar sampaikan pandangan akhir Fraksinya.

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Kabupaten Berau terus berupaya mendorong agar sektor pertanian, perkebunan dan perikanan agar masuk kategori prioritas pembangunan. Karena Fraksi AIR melihat ketiga sektor tersebut apabila berkembang mampu menggerakkan ekonomi lokal, yang mana dampaknya bisa mengurangi angka kemiskinan di Bumi Batiwakkal ini.

Oleh sebab itu melalui pandangan akhir Fraksi AIR saat penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 beberapa waktu lalu menyarankan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Petimbangannya lagi karena memang didaerah sangat potensi ketiga sektor itu untuk dikembangkan selama diseriusi atau di prioritaskan. “Hendaknya dari sekarang dijadikan skala prioritas, sehingga baik program hingga anggaran bisa terdukung,” jelas Yusuf juru bicara Fraksi AIR. 

Selain mengenai sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, saran lain Fraksi AIR adalah terkait percepatan realisasi anggaran. Kalau bisa setelah APBD secara administrasi boleh direalisasikan maka dari awal tahun dimulai pelaksanaan anggaran tersebut, jangan menumpuk di akhir tahun pada bulan September, Oktober dan Desember. “Percepatan realisasi anggaran ini harus dilakukan dengan komitmen serius dan sungguh-sungguh untuk menggerakkan perekonomian di daerah,” papar Sekretaris Fraksi AIR tersebut.

Masih melalui pandangan akhir Fraksi AIR juga menekankan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah antara lain transparansi yang maksudnya bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

Kemudian akuntabilitas bahwa prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan yang terkahir value of money prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektif. “Fraksi AIR berkeyakinan Raperda APBD TA 2023 dalam penyusunannya tentu tidak lepas dari prinsip prinsip tersebut,” kata Dewan yang merupakan Anggota Komisi II DPRD bumi Batiwakkal itu. (Adv/NHT).

Loading

Bagikan: