Foto Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau Wendy Lie Jaya
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Wilayah rawan pangan di Kabupaten Berau alami peningkatan secara signifikan. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal Wendy Lie Jaya mengatakan, fakta yang ada berarti Pemerintah Kabupaten Berau telah gagal menjalankan program kerjanya dan meminta rencanakan program ketahanan pangan lebih baik dan tepat kedepan.
Mengacu pada data yang disampaikan oleh Dinas Pangan Berau beberapa waktu lalu, bahwa di tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah kampung-kampung yang mengalami kerawanan pangan yakni mencapai 14 wilayah. Sedangkan di tahun sebelumnya yakni di 2021 hanya ada 2 wilayah saja. Berarti program-program kerja telah direalisasikan selama ini perlu dilakukan evaluasi, khususnya terkait pada penanganan kawasan rawan pangan.
“Terjadinya hal itu tentu ada penyebab, kenapa wilayah rawan pangan di daerah kita bertambah. Pasti semua ada indikator dalam penilaiannya, dalam lima tahun terakhir metodenya tidak berubah,” jelas Dewan asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut saat dimintai tanggapannya baru baru ini dikantor DPRD Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb. .
Dirinya mengatakan, tidak jarang dalam menyampaikan saat di forum bahwa dalam aspek pembangunan itu bukan hanya fisik semata, melainkan prioritas ketahanan pangan juga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dianggap benar. “Terkait ketahanan pangan tidak bisa kita anggap enteng, kita perlu berikan perhatian khusus lewat program-program yang tepat untuk menangani hal tersebut sebelum semakin parah,” tutur Dewan yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Bumi Batiwakkal itu.
Lanjut beliau, selaku anggota legislatif mengaku merasa kecewa dengan jumlah peningkatan kawasan kampung-kampung rawan pangan bertambah. Sehingga dirinya menghimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya Dinas Pangan untuk bisa lebih baik lagi dalam menangani daerah rawan pangan melalui program kerja yang tepat dan benar. “Karena mungkin dianggap sepele beginilah hasilnya, daerah rawan pangan di daerah kita bertambah. Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya belum ada,” tambah Dewan yang akrab di sapa Bali itu sehari harinya.
Kendati demikian, pihak DPRD akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau, serta instansi terkait untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat dan akan langsung dikerjakan dalam pengentasan wilayah rawan pangan yang ada di Berau saat ini. Sekaligus mengingat untuk kejadian seperti ini tidak terulang kembali, apalagi salah satu Kampung yang dikenal dengan kawasan persawahannya termasuk sebagai kawasan rawan pangan di tahun 2022 lalu. “Baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, semua cara akan kita upayakan semaksimal mungkin. Kita akan kawal anggarannya dan menjadi program prioritas pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 maupun APBD murni tahun anggaran 2024,” papar Wendy Lie Jaya. (Adv/Nht/Asti)
