PENAJAM, Swarakaltim.com – Sekitar 16 ribu orang dikabarkan segera masuk menjadi tenaga kerja untuk konstruksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, informasi masuknya tenaga kerja luar daerah tersebut mendapat penolakan dari organisasi kepemudaan di beberapa wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Isu gerakan penolakan masuknya belasan ribu tenaga kerja luar daerah tersebut mendapat respon dari sejumlah pemuda asal Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurut Eko C Riswanto selaku perwakilan pemuda PPU, gerakan menolak pekerja luar daerah berpotensi menghambat jalannya pembangunan ibu kota.
“Kami para pemuda di PPU sangat menyayangkan adanya gerakan-gerakan yang bisa menghambat jalannya pembangunan IKN. Kalaupun ada keinginan hendaknya duduk bersama untuk kemudian memberikan saran maupun rekomendasi,” kata Eko C Riswanto, Selasa (7/2/23).
Lebih lanjut Eko menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan IKN sangat banyak. Dengan total kebutuhan 200 ribu pekerja, ia menilai tidak seluruhnya terakomodir jika hanya mengandalkan tenaga kerja lokal, khususnya Kaltim.
Di sisi lain, untuk mengakomodir tenaga kerja lokal dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya menurut Eko menjadi pekerja IKN harus memiliki etos kerja dan skill serta mental yang kuat.
“Pertanyaanya, SDM kita siap tidak. 16 ribu pekerja itu tidak sedikit. Jangan sampai nanti karena tenaga kerja kita tidak siap progres IKN tidak berjalan. IKN ini harus terus berlanjut tanpa ada halangan karena ini hajatan nasional,” terangnya.
Terhadap isu penolakan pekerja luar daerah, ia menegaskan pemuda PPU tidak mendukung aksi tersebut. Terlebih jika ada yang mengatasnamakan organisasi pemuda dari Benuo Taka.
“Jika dalam gerakan itu ada yang mengatasnamakan pemuda PPU, saya tegaskan itu tidak merepresentasikan sikap dari pemuda PPU,” tutupnya.(*/Pj1)
