Rakor Pembangunan IKN dan Pengendalian Inflasi, Mendagri Apresiasi Kaltim Mampu Tekan Inflasi Capai 4,90 Persen   

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Sebelum menerima kedatangan Kejati Kaltim dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim atau Asisten I HM Syirajudin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin Mendagri RI Jenderal Pol Purn Tito Karnavian melalui virtual, yang diikuti Syirajudin di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu 8 Februari 2023.

Iyad sapaan akrab Syirajudin menjelaskan, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi yang sangat tinggi kepada Pemprov Kaltim yang mampu menekan inflasi hingga mencapai 4,90 persen inflasi kalender dengan tingkat inflasi tahun ke tahun pada Januari 2023.

“Ini merupakan penurunan inflasi yang signifikan menurut Mendagri dan dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya, sehingga turut mampu menurunkan inflasi di masing-masing daerah,” ucap Iyad.

Menurut Iyad, keberhasilan Provinsi Kaltim mampu menekan inflasi, yaitu berkat adanya kerja keras kedua pemimpin Kaltim Gubernur dan Wagub Isran-Hadi yang terus berupaya memberikan motivasi kepada seluruh OPD Pemprov Kaltim maupun seluruh Kabupaten/Kota untuk kreatif meningkatkan ekonomi masyarakat.

Artinya, pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat bergerak, yaitu melalui pengembangan UMKM yang signifikan secara berkelanjutan. Mulai adanya pameran UMKM, Pasar Murah.

“Semoga kondisi ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di bulan-bulan selanjutnya hingga akhir kepemimpinan Isran-Hadi,” ucap Iyad.

Selain mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Mendagri, Iyad mewakili Gubernur Isran Noor juga menghadiri Rakor pendalaman isu-isu strategis pembangunan IKN oleh kepala Staf Kepresidenan, dipimpin Deputi Staf Kepresidenan (KSP) Febri Calvin Tetelepta, di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Balikpapan. 

“Dalam kesempatan ini, kami berpesan agar Kementerian PUPR RI agar mengalokasikan anggaran untuk relokasi masyarakat yang terdampak lahan mereka dalam pengembangan lokasi IKN. Artinya, masyarakat tersebut bisa ditempatkan di permukiman baru atau adanya pergantian lahan baru. Ini sesuai arahan yang diinginkan Gubernur Isran Noor dalam berbagai kesempatan,” tegas Iyad.

Dari kedua rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Biro PPOD Siti Soegiyanti dan perwakilan Biro Ekonomi Setprov Kaltim serta perwakilan Dinas PUPR Kaltim. (aya/sk)

Loading