Foto Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Mengingat Kecamatan Teluk Bayur merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau, sehingga pihak dari Komisi I DPRD Berau meminta untuk membagi dana pembangunan secara proporsional.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Berau Feri Kombong saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Bayur, Jumat (3/3/2023). “Sebab permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Teluk Bayur seperti banjir hingga kekurangan tenaga penyuluh bisa dipercepat untuk ditangani. Momen saat di Musrenbang inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan usulan agar langsung di terima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. karena dihadiri Bupati, sehingga aspirasi segera direalisasikan,” ungkap Wakil Rakyat asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Lanjutnya, pada kesmepatan ini dirinya juga menekankan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) bahwa, sesegera mungkin membuat master plan terkait penanganan banjir. “Saya menggaris bawahi terkait banjir, saya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk membuat master plan penanganan banjir di Kabupaten Berau ini. Master plannya nanti akan dipaparkan di kantor DPRD dan kita diskusikan disana. Sebab bukan hanya sekitar kota banjir masih mengepung tatkala hujan mengguyur, belum lagi kalau bersamaan air pasang, namun juga di beberapa ruas jalan di Teluk Bayur,” ujar Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Bumi Batiwakkal itu.
Masih menurut Feri, perlu juga menggarisbawahi terkait pertanian yang saat ini kekurangan tenaga penyuluh di beberapa daerah dan dikhawatirkan bantuan apapun yang diberikan menjadi tidak maksimal. Berarti perlu dipikirkan bersama terkait pemenuhan tenaga penyuluh ini secepatnya. “Bantuan yang diberikan baik alsintan maupun bibit menjadi tidak maksimal, apabila tidak disertai oleh tenaga penyuluh. Selain Sumber Daya Mnausia (SDM) nya, fasilitas pendukung juga harus diperhatikan apalagi yang menjadi kebutuhan,” katanya. Perlu dipahami, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Kecamatan Teluk Bayur, sehingga dirinya mendorong perlu adanya koordinasi diantara Camat dengan pihak perusahaan agar CSR benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. “CSR ini harus dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan perusahaan. Jadi, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Mengikuti perusahaan ya tidak ada manfaatnya, tapi peran perusahaan disini harus mendukung masyarakat. Sebagaimana, dana APBD itu terbatas dan pihak perusahaan bisa mengambil peran hal itu,” pungkas Feri Kombong. (Adv/Nht/Asti)
