SAMARINDA, Swarakaltim.com – Guna memperjuangkan bandar udara (Bandara) Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor akan segera menemui Presiden Joko Widodo.
“Ini akan saya coba komunikasi dengan Bapak Presiden,” kata Gubernur Isran Noor saat bertemu Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Resto Bengawan Solo, Hotel Sahid Jakarta. Jumat (17/3/ 2023).
Menurut Gubernur, keberadaan bandara di jantung Kabupaten Mahakam Ulu sangat penting dan strategis sebagai pembuka akses daerah.
Jalur transportasi bagi orang nomor satu Benua Etam ini sangat menentukan kemajuan dan perkembangan suatu daerah, terlebih daerah pedalaman.
“Kalau dari provinsi kan sudah jelas. Kita sangat mendukung, tapi masalahnya sekarang kan dari Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Sesuai aturan dan disepakati ujarnya, untuk sisi udara dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan sisi daratnya barulah daerah
“Sebagai persiapan lahannya kan kabupaten,” tegasnya.
Terpenting lanjutnya, kebijakan pusat (Kementerian Perhubungan), daerah (Pemerintah Pŕovinsi Kaltim) untuk dukungan alokasi anggaran, sedangkan lahan untuk bandara disiapkan oleh Kabupaten Mahulu.
“Nah kalau diantara tiga ini tidak terpenuhi, maka akan terganggulah rencana itu. Tapi mudah-mudahan tidak,” ujarnya dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Namun demikian, Ketua Umum APPSI ini menjelaskan sesuai rencana kerja Presiden Jokowi sampai 2024 hanya membatasi 21 bandara perintis di seluruh Indonesia.
“Tidak termasuk di Ujoh Bilang, tapi mudah-mudahan bisa, nanti saya bicarakan dengan Presiden,” tegasnya lagi.
Audiensi membahas kelanjutan pembangunan sisi darat Bandara Ujoh Bilang yang sudah dianggarkan Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR Kaltim dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yudha Pranoto.
Juga hadir Sekda Mahulu Dr Stephanus Madang, Kepala Dishub Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing, Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, Kepala Bagian Pemerintahan Yopianus Anyang, Kabid Perhubungan Udara Dishub Mahulu Ferry A Marpaung dan Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setkab Mahulu Fransiska.
“Dukungan kita sangat jelas,” pungkas mantan Bupati Kutai Timur ini.(adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)
