Foto suasana saat Makmur HAPK meninjau proses pembongkaran jembatan Sambaliung.
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Perbaikan jembatan Sambaliung sampai saat ini masih menyisakan polemic, kususnya alat transportasi penyeberangan. Dimana ketidakseimbangan antara kapal pengangkut dengan jumlah pengendara membuat suasana semakin tidak menentu. Belum lagi banyak pihak yang malah saling menyalahkan. Dalam hal ini, mantan Bupati Berau yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK meminta semua pihak baik pejabat pemerintahan, perusahaan maupun politikus untuk tenang dan tidak saling menyalahkan, sebab ini tanggung jawab semua pihak.
Hal itu diungkapkan Makmur saat meninjau secara langsung situasi pembongkaran dan perbaikan jembatan Sambaliung, Rabu (07/06/2023). Berbagai polemik di tengah keresahan masyarakat pasca penutupan jembatan sambaliung untuk alat transportasi alternatif penyeberangan sementara dapat memenuhi standar kelayakan dalam memenuhi kualitas saat menyeberang guna tidak membahayakan masyarakat.
“Ini masa-masa genting, jadi tidak etis jika hanya saling menyalahkan, melainkan saling mendukung. Mari kita sama-sama berpikir jernih dan menghimbau untuk melibatkan Forkopimda agar kedepan jalur alternatif ini mampu menjadi solusi sementara yang nyaman bagi warga yang melintas, “himbau Makmur.
Dikatakannya, bahkan sangat wajar apabila perusahaan yang telah berinvestasi di Kabupaten Berau juga dilibatkan. Partisipasi mereka akan sangat membantu proses penyeberangan bagi masyarakat. “Perusahaan disini kan banyak, masa tidak ada yang perduli dengan masalah di Kabupaten Berau. Mereka yang sudah berinvestasi disini, jadi wajar kalau ikut berpartisipasi,” terangnya.
Selain itu, Makmur HAPK yang juga mantan Bupati Berau tersebut menekankan, seharusnya persiapan ini memiliki rumusan yang benar-benar matang dan harus siap dengan perubahan kondisi apapun. Dirinya juga mengaku telah menghubungi salah satu perusahaan besar di Kabupaten Berau untuk dapat turun membantu dalam penambahan armada. “Saya meminta paling tidak ada 2 atau 3 ponton atau LCT, yang penting keluhan masyarakat sekarang teratasi. Saya juga telah menghubungi beberapa perusahaan yang lainnya untuk bisa ikut berpartisipasi,” tambahnya.
Hal ini dilakukannya sebagai bentuk partisipasi untuk keamanan dan keselamatan warga, memang menurut beliau hal ini merupakan tugas bersama kususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) terkait, namun SKPD yang tidak berwenang tetap dapat membantu berikan partisipasi yang baik.
“Diharapkan segenap stakeholder yang melayani masyarakat ini harus digalakkan Pemkab Berau, jangan selalu mengacu kepada kewenangan. Jangan ada lagi yang saling menyalahkan dan memicu kondisi tidak kondusif, situasi ini membutuhkan bantuan dan dukungan semua pihak untuk mempercepat proses pengerjaan perbaikan jembatan sambaliung sesuai waktu yang telah ditargetkan, “pungkas Makmur. (Nht/Asti).
