JAKARTA, Swarakaltim.com – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan pihaknya akan memberi dukungan penuh agar kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sukses dan lancar. Seperti diketahui, pembangunan insfrastruktur IKN saat ini sedang berlangsung dan menjadi program strategis nasional.
Akmal menyebutkan hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan kawasan sekitar IKN. Saat ini, otorita IKN dan kementerian terkait secara serius melakukan pembangunan IKN. Pertanyaannya, bagaimana dengan daerah mitra IKN?
“Harus ada orkestrasi yang bagus agar semua proses berjalan selaras. IKN dan daerah mitra,” kata Pj Gubernur Akmal Malik saat rekaman program D’talks by MerdekaDotCom di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Dalam kapasitas sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal mengaku bisa memahami bahwa IKN dan daerah penyangga secara administratif pasti akan terpisah.
“Tapi secara sosial, ekonomi dan kehidupan budaya, sejatinya mereka tidak bisa dipisahkan,” tandas Akmal dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Setprov Kaltim.
Oleh sebab itu, kata Akmal, kedua sisi (IKN dan kawasan penyangga) harus bersinergi dan saling mengisi.
Daerah yang menjadi mitra kawasan IKN adalah Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Paser, Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam jangka panjang semua kabupaten dan kota di Kaltim juga akan menjadi buffer zone IKN.
“Kita harus menyiapkan blue print untuk memberi dukungan ke IKN. Tentu tidak akan sama, karena masing-masing daerah memiliki kondisi, keunggulan dan potensi yang berbeda-beda,” lanjut Akmal.
“Kukar akan berkontribusi dalam membantu penyiapan pangan, Balikpapan menjadi kota jasa dan PPU akan banyak membangun kota-kota mandiri,” tambahnya.
Harus terbangun konektivitas yang bagus antara IKN dan daerah mitra. Selanjutnya, pelayanan publik harus merata. Jika IKN tumbuh dengan baik, sementara kawasan penyangga tidak baik, maka akan terjadi disparitas yang akan menyebabkan ketimpangan dan akan menjadi masalah besar di kemudian hari.
“Akan terjadi persoalan sosial dan ekonomi akibat ketimpangan itu. Makanya sedari awal, IKN dan kawasan penyangga harus tumbuh secara bersama-sama,” tegas Akmal.
Karena itulah maka diperlukan peta yang jelas agar bisa diketahui siapa melakukan apa dan seterusnya. “Mari bersinergi sesuai tupoksi kita masing-masing untuk mendukung sukses IKN. Semua stakeholder harus mendukung IKN,” pinta Akmal. (adv-diskominfo kaltim/adpimprov/aya/dho)
