TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) diharapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu mempermudah mengatur pengendalian penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan distribusi dan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi I Dprd Berau Rahman beberapa waktu lalu di Gedung Dprd Jalan Jend. Gatot Subroto, Tanjung Redeb.
Menurut Rahman, Keluarga merupakan penopang utama kekuatan negara dan berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, seluruh keluarga Indonesia perlu didorong untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui implementasi fungsi-fungsi keluarga secara optimal.
Ia juga mengutip Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mendukung kemajuan bangsa.
“Tujuan khusus pelaksanaan GDPK ini meliputi penduduk tumbuh seimbang, manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, keluarga yang berketahanan dan sejahtera, keseimbangan persebaran penduduk, serta administrasi kependudukan yang tertib dan akurat, “jelasnya.
Dengan adanya Raperda tersebut, diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengelola setiap komponen yang terkait dengan keluarga dan membentuk Tim Teknis di masing-masing SKPD untuk menyiapkan dokumen GDPK yang mencakup lima pilar utama.
“Lima pilar utama dalam dokumen GDPK tersebut adalah pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan, “imbuh Rahman.
Selain itu, Raperda GDPK juga diharapkan mampu membangun data kependudukan di Kabupaten Berau lebih terencana, efektif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Masyarakat Berau. (Adv/Nht/Day).
