TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Kabupaten Berau sekitar sebulan lalu telah disahkan. Mengutif pandangan akhir Farksi Gerindra DPRD Berau, dikonfirmasikan melalui Ketua Fraksinya saat ini Peri Kombong mengatakan, pasca ditetapkan RPJPD diharapkan bisa menjadi regulasi yang dapat menjadi solusi pembangunan di daerah.
Termasuk menyikapi beberapa isu strategis dan permasalahan di Bumi Batiwakkal yang memang harus jadi fokus RPJPD, dimulai dari pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, ketidakmerataan sebaran penduduk antar wilayah, ketidakmerataan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) serta ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan yang tinggi.
“Kami dari Fraksi Gerindra sangat berharap penetapan RPJPD bisa memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi regulasi dalam solusi pembangunan Kabupaten Berau,” ungkap Peri Kombong.
Kemudian terkait delapan (8) misi yang tertera di dokumen RPJPD tersebut, yakni transformasi ekonomi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan ekowisata, transformasi tata kelola berbasis keamanan daerah yang tangguh, mewujudkan demokrasi yang berkualitas, keamanan wilayah dan stabilitas ekonomi makro daerah, melakukan transformasi sosial guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul berbasis pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, ketahanan sosial budaya dan ekologi, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta kesinambungan pembangunan.
“Dimana misi yang ada selain bisa diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran juga diharapkan mampu mendongkrak terwujudnya visi pembangunan tahun 2025-2045 yaitu Bumi Batiwakkal sebagai destinasi wisata terkemuka yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” papar Peri Kombong. (Adv/Nht)
