TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dengan telah ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, maka besaran APBD Kabupaten Berau tahun ini tembus kurang lebih Rp 6 triliun. Melalui anggaran yang ada menurut Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, pendongrak utama adalah dana transfer dari Pemerintah pusat dan antar daerah.
Hal ini ditekankan Wakil Rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu akan berpengaruh kurang baik bagi keuangan daerah. Karena itu penting menurutnya ada keseimbangan keuangan daerah yang bersumber dari dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dalam situasi ini, diperlukan formulasi yang tepat untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan transfer dan PAD. Kita harus melakukan upaya maksimal, seperti memperkuat produk Peraturan daerah (Perda) terkait sumber-sumber pendapatan melalui retribusi serta mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kita,” ungkapnya.
Rudi juga menekankan pentingnya penguatan data terkait pengelolaan SDA, terutama dari sektor batu bara dan BBM, baik subsidi maupun industri, agar Kabupaten Berau bisa lebih maksimal dalam memperoleh dana bagi hasil. Selain itu, dia mengusulkan perlunya kajian ilmiah terhadap potensi riil setiap objek pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sah.
Rudi juga meminta, Pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau. Menurutnya, hal ini penting untuk menggali potensi kawasan strategis yang dapat dijadikan zona ekonomis baru, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait belanja daerah, Rudi mengingatkan pentingnya prioritas yang sesuai dengan urusan dan kewenangan setiap SKPD. Ia berharap anggaran yang dialokasikan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Namun, kita juga harus realistis dengan keterbatasan anggaran yang ada. Saat ini, aspirasi masyarakat belum seluruhnya bisa terakomodasi. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Karena itu, Rudi juga mengharapkan Pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran, baik terhadap stakeholder maupun masyarakat. Rudi menegaskan bahwa pengawasan ini penting agar anggaran yang terbatas dapat digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat Berau. (Adv/Nht/Day)
