SENDAWAR, Swarakaltim.com – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat (Kubar), H Edyanto Arkan menyampaikan, setiap kepala daerah memiliki visi dan misi. Oleh sebab itu, kegiatan yang disusun harus mengarah dan fokus pada program yang dituangkan dalam visi dan misi pemerintah daerah setempat.
“Kita cukup berbangga dalam penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim, Dr Felix Joni Darjoko. Bahwa Kubar berada di level 3, dengan capai yang cukup baik namun belum yang terbaik. Untuk itu perlu kita tingkatkan dan pertahankan,” ungkap wabup, melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Auditorium Aji Tulur Jejangkat belum lama ini.
Di dalam setiap melakukan musrenbang, kata wabup, banyak usulan-usulan yang ingin dilakukan, tetapi dana yang tersedia terbatas. “Untuk itulah kita harus bisa memilah dan memilih kegiatan yang fokus pada penyelesaian program. Sehingga nantinya sangat diharapkan kepada seluruh ASN/Kepala PD untuk pemerintahan yang akan datang cermati visi dan misi kepala daerah,” kata dia.
“Cermati program yang ingin dicapai, cermati kegiatan yang betul-betul fokus mendukung dari pada penyelesaian program tersebut. Di Kubar fokus untuk penyelesaian infrastruktur, dan konektivitas ke kampung-kampung,” lanjutnya.
Wakil bupati kubar ini juga menjelaskan, dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka disadari bahwa BPKP mempunyai peran dan fungsi yang sangat urgen dan vital. Terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
“Memahami hal tersebut maka sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena melalui optimalisasi, sinergitas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan BPKP merupakan bagian upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tuturnya.
Tingginya pengawasan publik atas kinerja Pemerintah di era informasi saat ini, kata wabup, memberikan tantangan dan keharusan bagi pemerintah untuk mampu menghasilkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Tekanan ini mengakibatkan tingginya kebutuhan Pemerintah atas suatu sistem pengendalian yang mampu meyakinkan pencapaian tujuan melalui perencanaan dan proses pelaksanaanya yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin bisa mengancam pencapaian tujuan,” pesannya.
Selanjutnya dirumuskan mitigasinya sehingga program strategis akan dapat dicapai dan memberikan dampak secara nyata pada masyarakat. Kata dia pembinaan penyelenggaraan SPIP merupakan satu wujud nyata usaha bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari aspek kinerja maupun dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah.
“Memahami akan pentingnya tujuan akhir dari kegiatan ini, saya berharap agar seluruh peserta, dapat mendengarkan dengan seksama arahan yang diberikan dalam kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP ini,” tutup wabup dalam kegiatan tersebut. (Adv-diskominfo/kbr)
Penulis : Fajar
Editor : Fajar
Publisher : Rina
