SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, mengusulkan agar pemerintah daerah di Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin. Menurutnya, langkah ini krusial untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.
“Masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan ini. Dengan mengalokasikan anggaran, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan biaya kesehatan. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kesehatan menjadi hak semua orang,” ungkap politisi Pohon Beringin ini.
Ia mencontohkan langkah yang telah dilakukan Kabupaten Berau. Setiap tahun, kabupaten tersebut mengalokasikan Rp13,5 miliar untuk membiayai iuran BPJS warga kurang mampu.
“Subsidi ini sangat membantu masyarakat, memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan tanpa beban finansial yang berat. Ini bukti komitmen pemerintah untuk melayani seluruh lapisan masyarakat secara merata,” tambah Syarifatul.
Menurut legislator dari Dapil VI (Bontang, Kutai Timur, dan Berau) ini, alokasi dana untuk BPJS tidak hanya penting untuk meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak.
“Pemerintah harus serius. Jika tidak ada alokasi anggaran untuk ini, seolah-olah kita tidak memprioritaskan kesehatan masyarakat. Malu rasanya kalau sebagai pengelola anggaran, kita gagal menjamin hak dasar masyarakat,” tegasnya.(adv-dprd kaltim)
