SAMARINDA, Swarakaltim.com – Keputusan pemerintah pusat untuk menurunkan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 menjadi sorotan. Alokasi anggaran untuk IKN pada 2025 hanya sebesar Rp143 miliar, jauh berkurang dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.
Angka ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ambisius ini, termasuk Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun.
Samsun menyatakan bahwa dengan anggaran sebesar Rp143 miliar, pembangunan IKN akan terhambat.
Ia memberikan contoh konkret bahwa dana tersebut hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter, yang jelas tidak memadai untuk skala besar pembangunan IKN.
Hal ini menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam membangun IKN dengan anggaran yang terbatas.
“Anggaran Rp143 miliar sangat jauh dari yang diharapkan, karena hanya cukup untuk membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Tentu saja ini sangat tidak memadai untuk mewujudkan IKN yang megah,” ujar Samsun.
Meski demikian, Samsun mengingatkan bahwa perubahan anggaran ini tidak berdampak langsung pada daerah penyangga IKN.
Menurutnya, pembangunan IKN sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan daerah penyangga seperti Kalimantan Timur tidak akan menanggung beban tersebut.
“Secara regulasi, pembangunan IKN menjadi kewajiban pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menanggung pembiayaan proyek ini,” jelasnya.
Samsun juga berharap, dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto, akan ada perubahan yang lebih cepat dalam pembangunan IKN.
Ia menginginkan agar Presiden baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap proyek strategis ini dan mempercepat proses pembangunan yang saat ini berjalan lambat.
“Harapannya, Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian lebih dan mendorong percepatan pembangunan IKN, karena ini adalah proyek yang sangat penting bagi kemajuan negara,” tuturnya.
Samsun menekankan bahwa, meskipun anggaran yang tersedia terbatas, IKN harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pembangunan IKN, menurutnya, memiliki potensi untuk mendorong perkembangan ekonomi yang besar, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk seluruh Indonesia.(adv-dprd kaltim)
