TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Saat ini berbagai sektor sedang diperjuangkan untuk pemerataan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, termasuk pembangunan fisik baik di perkotaan maupun di perkampungan. Tentu tujuannya agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau setiap tahunnya tepat sasaran.
Mengacu akan hal itu, ada poin harus diperhatikan dengan seksama juga mulai saat ini, yakni keberadaan masyarakat berusia masih produktif namun khawatir tidak berpenghasilan. Apabila sampai jumlah yang tidak berpenghasilan banyak, tentu dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat juga daerah Bumi Batiwakkal.
“Mudah mudahan kita sepaham, tatkala jalanan sudah pada mulus dan Pembangunan umumnya pada bagus bagus, tetapi penghasilan Masyarakat usia produktif tidak ada, dan jumlahnya tinggi. Menyikapi kondisi ini, kami dari Lembaga legeslatif mengajak Pemerintah daerah segera mencari Solusi, sebelum kekhawatiran terjadi,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal daerah pemilihan (dapil) dua, Rahman.
Jadi tambahnya, isu yang berkembang sekarang ada beberapa Perusahaan melakukan pengurangan-pengurangan karyawan dan dirinya sudah memastikan dengan berkomunikasi ke beberapa perusahaan, terutama bergerak di sektor tambang batu bara. Infonya mulai pengurangan tahun 2025 ini, namun bertahap hingga tahun 2026, itu ada 900 karyawan yang akan dirumahkan.
“Terbaru kami dapat info juga satu Perusahaan yang berlokasi konsesi kerjanya di Kampung Batu-Batu Kecamatan Tanjung Redeb baru beroperasi yakni KDC, baru satu produksi, langsung tutup. Melihat fakta itu kita perlu mempersiapkan tahun 2025 ke 2026, apa yang harus kita lakukan supaya yang 900 orang lebih nanti bisa tetap ada penghasilan. Karena mayoritas mereka merupakan tulang punggung,” tutur Rahman saat di musrenbang di Kecamatan Gunung Tabur baru baru ini.
Memang lanjutnya, kalau melihat beberapa tahun yang lalu, produksi terbesar batu bara itu ada di Kecamatan Gunung Tabur. Tapi kondisi berbeda sekarang, lihat di tahun akan datang, itu akan bergeser.
“Kita sudah dengar isu-isu ada beberapa perushaan di wilayah Kecamatan Segah dan wilayah Kecamatan Teluk Bayur, bahkan tambang daerah Lati, Gunung Tabur itu lahannya sudah habis, makanya tahun depan bakal tutup,” imbuh Wakil Rakyat yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Berau tersebut.
Pada kesempatan ini mengapa dirinya bahas, karena DPRD berperan selain sebagai pengawasan, penganggaran, dan membuat Peraturan daerah (Perda). Makanya mengajak berkomunikasi hal bakal banyaknya Masyarakat usia produktif bakal nganggur kepada Pemkab.
“Mari kita bersama memikirkan jalan keluar. kita harus memutar otak bagaimana caranya kita bersama-sama, menjaga agar anak-anak kita, adik-adik kita, yang usianya masih produktif, ini bisa tetap menghasilkan. Karena APBD untuk mensejahterakan masyarakat makanya digelar musrembang supaya APBD kita tahun 2025 menuju ke 2026 bisa tepat sasaran, khususnya program untuk jaga jaga angka pengangguran tinggi,” papar Rahman. (Adv/Nht)