Abrasi Pesisir Kian Mengancam, Pemkab Berau Harus Libatkan Pemerintah Pusat

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Keberadaan asset wisata bahari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang dominan berupa kepulauan dan wilayah pesisir kian terancam dengan lajunya abrasi.
Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal daerah pemilihan Pulau Derawan, Maratua, Batuputih, Bidukbiduk, Talisayan dan Biatan, Sa’ga menyarankan Pemerintah daerah untuk melibatkan Pemerintah Pusat. Pasalnya, bukan hanya ancaman lokasi wisata, perumahan wargapun juga turut terancam akibat abrasi tersebut.
Sayangnya lagi dari abrasi mengancam Pulau Derawan, Maratua hingga Kaniungan, isunya sudah sering digaungkan supaya segera disikapi, namun sejauh ini masih belum ada realisasi efektif untuk mencegahnya. Kenapa dirinya sering mengangkat isu abrasi ini, kenapa demikian, karena daerah tidak mempunyai kewenangan sikapi abrasi yang terjadi. Sebab yang punya kewenangan tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Sejauh ini koordinasi ke Pemda hal abrasi ini telah rutin dilakukan, sebab meski sudah ada komunikasi ke Pemrov oleh jajaran legislatif Bumi Batiwakkal, yang bisa intens harus lakukan koordinasi ke Pemprov adalah Pemkab Berau. Karena untuk bisa menyikapi abrasi, hanya hal itu yang bisa dilakukan demi menjaga pulau-pulau yang ada di wilayah Berau. Makanya jika masalah abrasi ini tertangani dengan baik, bukan hanya loaksi wisata, namun perumahan wargapun juga aman,“ terang tokoh politik asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Pusat wisata lain yang populer dan berdampingan dengan pemukiman warga serta yang menjadi primadona wisatawan adalah Kecamatan Biduk Biduk. Oleh sebab itu meski bertahap, abrasi ini harus segera dicarikan solusi yang baik. Sangat diharapkan Solusi nanti itu juga harus dengan kajian mendalam mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jangan sampai solusi yang akan digunakan malah menimbukan masalah baru.
“Jadi, karena penanganan abrasi daerah tidak bisa berbuat banyak akibat tidak memiliki kewenangan. Apabila nekad berarti kita menyalahi aturan, dari segi anggaran juga daerah tidak memiliki kemampuan sebab tangani abrasi memerlukan anggaran besar,” papar Wakil Rakyat yang juga merupakan Ketua Fraksi PPP Lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal itu. (Adv/Nht).