TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa PT Lantana Multi Mineral (LMM) harus bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Harap perusahaan membayar seluruh kewajiban terhadap karyawan baik gaji, lembur dan semua hak-hak mereka harus di selesaikan.
“Kami memahami, PT LMM melakukan PHK karena mengundurkan diri dari kontrak kerja sama dengan PT Kaltim Jaya Baya (KJB). Faktor penyebabnya ini yang menjadi pertanyaan para karyawan melalui Persatuan Buruh Berau Bersatu – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (PBBB-KASBI). Kalau pemikiran kami penyebabnya, karena kesanggupan keuangannya Perusahaan, sehingga tidak mampu lagi menjalankan oeprasionalnya,” ungkap Dedy Okto.
Lanjut Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut, DPRD sangat prihatin terhadap nasib para karyawan yang terkena PHK. Menurutnya, semakin banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, semakin besar pula potensi pengangguran di Kabupaten Berau. Terlebih, peluang untuk kembali bekerja di sektor pertambangan akan semakin sulit, terutama karena faktor usia dan keterbatasan lainnya.
“Kita berharap subkontraktor lain di sektor tambang jangan sampai mengalami hal serupa. Keuangannya harus diatur, jangan sampai kolaps seperti ini. Kasihan para karyawan,” imbuh Dedy usai memimpin RDP membahas aspirasi persoalan ketenagakerjaan yang menimpa anggota PBBB-KASBI di PT LMM, di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (19/5/2025).
“Apa yang dilakukan PT LMM ini harapan kami, agar perusahaan-perusahaan subkon lainnya apakah yang bergerak di sektor pertambangan batu bara atau sektor lainnya dapat bekerja secara profesional dan menjaga manajemen keuangan dengan baik. Kalau alatnya terbatas, keuangannya goyang, lalu menjual aset untuk bayar gaji, berarti memang sudah kolaps. Ini jadi pelajaran untuk subkon lain agar tidak terjadi lagi,” ujar Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (Adv.Nht/*)
