H. La Ode Nasir,SE Gelar Dialog Warga, Sosialisasikan Penguatan Demokrasi Daerah Terkait Kebijakan Publik

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – H. Laode Nasir, SE Anggota DPRD Provinsi Kaltim Fraksi PKS Komisi I mengadakan dialog soal Penguatan Demokrasi Daerah Terkait Kebijakan Publik dengan sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat Balikpapan bertempat di LNC (La Ode Nasir Center) di Jalan DR. Sutomo No.164, Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Minggu, (25/5/’25).

Kegiatan dialog ini di hadiri puluhan peserta, selain di hadiri Masyarakat dari Kelurahan Karang Rejo sekitarnya, juga dari warga lain nya dari berbagai Wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Timur serta Balikpapan Kota. Mantan Ketua KPU Kota Balikpapan H. Noor Thoha hadir selaku Nara sumber didampingi Nara sumber kedua H. Ibnu Suroso dari akademisi dan profesi. Acara ini dipandu mantan anggota KPU Balikpapan Mega Fariany Ferry sebagai moderator.

H. La Ode Nasir SE selaku politisi senior di PKS menjelaskan, apa kebijakan publik itu yang harus di pahami masyarakat. Kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

” Ya tujuannya untuk mengurai, memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah publik. Selain itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Tentu untuk menuju ke arah itu perlu proses,”ujar La Ode.

Lanjut nya, proses yang Ia maksud seperti adanya tahapan, mulai dari indentifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi hingga evakuasi nya. Semuanya proses ini dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak mengesampingkan peran komponen lainnya seperti masyarakat sipil, LSM, dan organisasi internasional.

“contoh kebijakan publik seperti kebijakan pemerintah atas Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi BBM, peraturan tentang larangan berjualan di trotoar, pergantian kurikulum pendidikan,” katanya dan menambahkan contoh kebijakan publik di Kota Balikpapan terkait surat edaran Walikota tertanggal, 4 Januari 2024 tentang penjualan BBM eceran atau pom mini di Kota Balikpapan.

Selaku wakil rakyat La Ode Nasir sangat perlu melakukan sosialisasi dan dialog pada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik ini menurut nya sebagai upaya berbagi pemahaman tentang kebijakan publik yang sangat penting bagi setiap individu dimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kehidupan masa depan.

Sementara, Noor Thoha dalam kesempatan selaku Nara sumber, lebih fokus berbicara kebijakan publik sebagai mana yang pernah dirinya lakukan dalam mengemban amanah menjalankan institusi KPU di Kota Balikpapan. Selain itu Ia juga menjelaskan apa itu prioritas kebijakan publik. Dan tujuan prioritas kebijakan publik yaitu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.
“Proses menentukan prioritas kebijakan publik melibatkan indentifikasi masalah, analisis, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan,” tutur Thoha.

Disisi lain Ibnu Suroso melanjutkan pemaparan soal prioritas kebijakan publik yang baik yang berdampak positif pada masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan publik yang di lakukan pemerintah Indonesia seperti program makan bergizi gratis ( MBG), program Indonesia pintar (PIP), program keluarga harapan (PKH). Sedangkan contoh prioritas kebijakan publik untuk di Kaltim yang sedang dilaksanakan yaitu, program gratis pol (Gaspol)
” Harapan nya semua ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan sosialisasi penguatan Demokrasi Daerah Kebijakan Publik di tutup dengan doa bersama dan berbagi souvenir bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari Nara sumber terkait materi yang telah mereka sampaikan.(Sis).

Loading

Bagikan: