TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto mengatakan, memang kalau mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bisa dikatakan hampir miliki 50 persen dari APBD.
“Termasuk tahun 2025 ini, OPD tersebut kembali yang mendapatkan anggaran terbesar. Dengan alokasi anggaran yang diberikan, seyogyanya pembangunan infrastruktur sudah tidak ada kekurangan, karena menjadi prioritas utama,” ungkap Wakil Rakyat asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut baru baru ini di kantor DPRD Jalan Gatot Subroto. Tanjung Redeb.
Namun sayangnya, besarnya anggaran yang ada di DPUPR belum semuanya menyentuh kebutuhan dasar public seperti pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan peningkatan SPAM. Padahal melalui anggaran tersebut, seharusnya persoalan persoalan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Bumi Batiwakkal sudah tidak ada keluhan, baik di perkotaan, apalagi di perkampungan.
“Pesan kami dari Wakil Rakyat, selain mewujudkan, hendaknya dengan pagu tersebut mampu semakain meningkatkan infrastruktur umum dengan kualitas yang baik, adil, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
“Karenanya dengan semangat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat, kami menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” imbuh Petinggi di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal itu. (Adv/Nht)
