SENDAWAR, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda pembahasan program Gratispol serta Jospol. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/10/2025).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Aji Muhammad Fitra Firnanda selaku Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim, Armin selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim beserta jajaran perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim.
Sementara dari pihak DPRD Kabupaten Kutai Barat hadir Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, Wakil Ketua I Agustinus, serta jajaran Komisi I antara lain H. Elison (Ketua Komisi), Sadli, Agus Sopian, Rosalyen, Hendrik, dan Nanang Aspianur.
Dalam Kesempatan itu, Wakil Gubernur H. Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja DPRD Kutai Barat. Ia menegaskan bahwa persoalan utama di Kutai Barat masih berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur yang memerlukan percepatan pembangunan.
“Kemarin saya baru pulang dari Kutai Barat dan langsung meninjau jalur Kubar–Mahakam Ulu. Progresnya sudah sekitar 45 persen, dan kita harapkan pada akhir 2025, kerusakan jalan tersisa hanya sekitar 20–30 persen. Pekerjaan ini akan dituntaskan hingga 2027,” ungkap Seno Aji.
Selain fokus pada infrastruktur, Wagub juga memaparkan implementasi program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni Gratispol, yang menjadi bagian dari visi-misi prioritas dalam RPJMD Kaltim.
“Program Gratispol ini kami tujukan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Tahun 2025 bantuan UKT sudah diberikan kepada mahasiswa semester satu di 52 universitas negeri dan swasta,” jelasnya.
Seno menambahkan, pada tahun anggaran murni 2026, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran untuk membebaskan biaya UKT bagi mahasiswa semester 1 hingga semester 8 di seluruh perguruan tinggi di wilayah Kaltim.
“Mulai 2026, seluruh mahasiswa di Kaltim tidak perlu lagi membayar UKT. Untuk yang kuliah di luar daerah, beasiswa tetap kami berikan, tapi kami prioritaskan untuk calon guru dan dokter dengan ikatan dinas agar mereka kembali mengabdi di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain pendidikan, Wagub juga menyoroti sektor kesehatan yang masih membutuhkan perhatian serius. “Kita kekurangan sekitar 1.200 dokter dan tenaga kesehatan di Kaltim. Tahun depan, Pemprov berencana membangun rumah sakit tipe B di Kutai Barat. Namun, kita masih menunggu kepastian lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten,” jelas Seno Aji.
Menurutnya, lokasi ideal pembangunan rumah sakit berada di Kecamatan Tering karena posisinya strategis dekat dengan Mahakam Ulu dan mudah dijangkau dari Barong Tongkok serta pelabuhan Tering. “Dengan adanya fasilitas tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu akan semakin mudah dan cepat,” tambahnya.
Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Pemprov Kaltim. Ia menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan mencari solusi terkait tantangan ekonomi daerah serta efektivitas penyaluran beasiswa.
Ridwai menilai selama ini banyak mahasiswa asal Kutai Barat yang kuliah di luar daerah, namun setelah lulus tidak dapat berkontribusi di daerah asal karena bidang keahliannya tidak sesuai kebutuhan daerah.
“Kami berharap ke depan, beasiswa diarahkan agar anak-anak kami menempuh pendidikan di jurusan yang dibutuhkan oleh daerah, seperti pertambangan, perkebunan dan pertanian, sehingga ketika mereka kembali ke Kutai Barat bisa langsung dimanfaatkan,” jelasnya. (Adv/kbr)
