Keterbatasan APBD, Pemkot Balikpapan Bidik Dukungan APBN untuk Proyek Pasar Inpres

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com.                             Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menyiapkan strategi pembiayaan alternatif, guna merealisasikan proyek pengembangan kawasan terpadu yang dirancang menjadi pusat aktivitas publik dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Struktur APBD masih didominasi belanja wajib (mandatory spending), khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang harus tetap dipenuhi.

“Ruang fiskal kita terbatas, maka untuk proyek infrastruktur dan pengembangan fasilitas kota, kita berharap ada dukungan bantuan keuangan dari provinsi maupun pemerintah pusat melalui APBN,”ujarnya, pada hari Selasa, 3 Maret 2026 di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Bagus menjelaskan, Detail Engineering Design (DED) sejumlah proyek strategis telah disiapkan secara lengkap. Ia bersama Wali Kota telah meminta Bappedalitbang menyusun perencanaan detail agar proyek tersebut siap diajukan ke pemerintah provinsi maupun pusat.

Dengan perencanaan yang matang, skema pembiayaan nantinya dapat disesuaikan, apakah melalui APBD Kota, APBD Provinsi, atau APBN. “DED sudah siap. Tinggal nanti sumber pembiayaannya dari mana, itu yang kita sesuaikan,” jelasnya.

Pemkot mempresentasikan proposal tersebut di tingkat pusat, dengan melibatkan tim teknis dari Bappedalitbang, Dinas PU, BKAD, hingga Sekretariat Daerah. Targetnya, proyek ini dapat masuk dalam pembahasan Banggar APBN dan direalisasikan pada 2027.

Kawasan yang direncanakan tidak hanya menjadi ruang terbuka biasa. Konsepnya mengintegrasikan arena bermain, pusat ekonomi kreatif, serta sentra kuliner dalam satu kawasan menjadi sebuah ruang publik multifungsi yang disebut menyerupai mall terbuka.

Proyek ini diharapkan mampu menambah fasilitas kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebelum penyusunan DED, pemerintah telah melakukan survei dan menjaring masukan dari masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah memastikan pelaku usaha tetap dapat beroperasi selama masa pembangunan berlangsung.

“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi pelaku usaha tidak memiliki tempat sementara untuk beroperasi. Itu yang juga menjadi bahan pembahasan,” tegasnya.

Pendekatan perencanaan yang komprehensif dan kolaborasi lintas pemerintahan, Pemkot Balikpapan optimistis proyek ini dapat menjadi lompatan baru dalam pengembangan kota, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. (*/adv-Dfbpp)

www.swarakaltim.com @2024