TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Sebagai bentuk antisipasi salah sasaran atas konsumsi Bakar Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Berau, Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan bakal menerapkan system Barcode untuk konsumen kelas nelayan.
Hal ini sangat didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, namun legislative menekankan pentingnya kesiapan dilapangan khususnya validasi data nelayan sebelum dimasukan ke system.
Hal itu ditegaskan oleh anggota DPRD Berau daerah pesisir Sutami beberapa waktu lalu di kantornya Jalan Gatot Subroto – Tanjung Redeb. Menurutnya, pentingnya validasi data penerima BBM subsidi merupakan kunci ketepatan alokasi pengguna BBM untuk para nelayan. Terkait kebocoran yang selama ini sering terjadi dalam program pemerintah, tidak hanya disebabkan lemahnya sistem, tetapi juga kurang akuratnya pendataan di lapangan.
“Sebaik apapun system yang dibangun oleh Pemerintah, jika data di lapangan tidak valid atau dimanipulasi, maka pasti akan menimbulkan masalah kedepan,“ tegas Wakil Rakyat yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Berau tersebut.
Terkait rencana tersebut, memang dinilai DPRD merupakan langkah sangat positif, sebab antisipasi dini jauh lebih baik daripada kelimpungan ditengah jalan. Apalagi situasi ketersediaan BBM saat ini semakin menjadi perhatian penting pasca eskalasi perang di Kawasan timur Tengah.
“Jika nanti itu diluar prediksi kita semua BBM subsidi dikurangi atau kuotanya juga berkurang, otomatis BBM kendaraan ini pasti akan direbutkan banyak orang. Oleh karena itulah, rencana penerapan barcode ini kita harapkan mampu mengatasi masalah nelayan dilapangan,“ imbuh Sutami.
Selain validasi data yang akurat, system yang mampu mengimbangi dengan kebutuhan ditengah masyarakat, juga harus diperhitungkan. Dewan tidak ingin, rencana yang baik tersebut dilapangan justru menyulitkan nelayan tradisional yang belum sepenuhnya memahami teknologi.
“Sebelum program ini diluncurkan, semua permasalahan dilapangan harus diakomidir dulu, kondisi nelayan kita tidak semuanya siap dengan sistem digital seperti barcode, makanya jangan sampai ini menjadi problem dikemudian hari, harus ada solusi,” masih Tokoh politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Beliau berharap agar penerapan system baru dalam pemanfaatan BBM bersubsidi diwilayah pesisir tersebut selain untuk melindungi hak nelayan sebagai konsumen BBM, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Ending dari apapun kebijakan pemerintah ini adalah menekankan kebocoran yang dapat merugikan nelayan serta memastikan nelayan yang berhak benar-benar merasakan manfaat subsidi,“ pungkasnya. (Adv/Nht).
