SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan bahwa tekanan berat yang tengah melanda nilai tukar rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah keuangan di tingkat nasional. Fluktuasi kurs mata uang asing tersebut dinilai memicu efek domino yang kuat hingga ke daerah, serta berpotensi mengganggu ritme program pembangunan lokal.
Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dianalisis bakal berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional di lapangan. Kenaikan harga diprediksi terjadi mulai dari sektor logistik, pengadaan material konstruksi, hingga komponen pendukung infrastruktur lainnya yang masih mengandalkan barang impor.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” ungkap Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menjelaskan bahwa pembengkakan biaya belanja daerah tersebut datang di waktu yang kurang tepat, lantaran pemerintah daerah juga sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Situasi ini memaksa jajaran eksekutif untuk memutar otak agar tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berjalan seimbang.
Ia juga menyoroti potensi penurunan volume Dana Transfer Khusus maupun Umum dari pemerintah pusat ke kas daerah pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tidak lepas dari arah kebijakan fiskal nasional yang kini semakin memperketat prinsip kehati-hatian serta disiplin anggaran yang sangat tinggi.
Kondisi eksternal yang tidak menentu tersebut dinilai berisiko menggerus daya beli masyarakat di akar rumput akibat inflasi barang dan jasa. Jika tidak diantisipasi lewat kebijakan taktis, tekanan ekonomi yang dirasakan warga Kota Tepian akan semakin berat, sementara pemerintah daerah dituntut menjaga stabilitas pasar.
Merespons tantangan makroekonomi itu, Pemkot Samarinda kini mulai menyusun strategi adaptasi dengan memperketat ikat pinggang pada sektor belanja yang dinilai kurang produktif. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) serta memilah program prioritas secara lebih selektif.
“Daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pengelolaan anggaran harus semakin efektif, efisien, dan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas orang nomor satu di Samarinda tersebut.
Melalui langkah mitigasi ini, Andi Harun berharap sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjaga secara harmonis. Pemkot Samarinda berkomitmen penuh menjaga kesehatan postur APBD agar roda pembangunan fasilitas publik serta program kesejahteraan warga tidak mandek di tengah jalan.(DHV)
