BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan penyelesaian persoalan air bersih, penanganan banjir, dan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan beberapa tahun ke depan. Tiga isu tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Hotel Grand Senyiur, Senin (13/7/2026).
Bagus mengakui pelayanan air bersih masih menjadi keluhan masyarakat, terutama setelah terjadinya kebocoran pipa di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
Menurutnya, salah satu penyebab gangguan distribusi adalah usia jaringan perpipaan yang telah digunakan sejak sekitar tahun 1980 atau hampir empat dekade.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) terus menjalankan program penggantian pipa secara bertahap sekaligus memperkuat ketersediaan air baku.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengerukan Waduk Manggar, optimalisasi kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan, serta penambahan kapasitas produksi air sebesar 55 liter per detik yang diprioritaskan untuk melayani wilayah Balikpapan Barat.
Selain itu, pada tahun ini pemerintah juga menargetkan pemasangan sekitar 12.000 sambungan rumah baru, menyesuaikan pembangunan jaringan pipa induk dan distribusi di berbagai wilayah.
“Kami lakukan secara bertahap karena harus mengikuti kesiapan jaringan. Untuk investasi yang lebih besar, saat ini masih dalam tahap kajian,” ujar Bagus.
Di sektor kesehatan, Pemkot memastikan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu akan dilanjutkan setelah sebelumnya proyek tersebut terhenti akibat kontrak penyedia jasa diputus karena pekerjaan tidak selesai sesuai ketentuan.
Bagus mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menjadi dasar pemerintah untuk menyiapkan kelanjutan proyek tersebut melalui pembahasan anggaran tahun 2027.
Sementara itu, untuk mengatasi banjir, pemerintah menilai pembebasan lahan di kawasan hilir DAS Ampal menjadi langkah strategis yang harus dipercepat.
Meski anggaran pembebasan lahan masih terbatas, Pemkot berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan dukungan anggaran yang lebih besar, agar penanganan banjir dapat dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.
“Kami berharap ada sinkronisasi antara TAPD dan DPRD sehingga program pembebasan lahan dapat dipercepat. Ini menjadi salah satu kunci penyelesaian banjir di hilir DAS Ampal,” katanya.
Menanggapi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Bagus menjelaskan nilainya relatif kecil dan sebagian besar berasal dari efisiensi hasil lelang serta sejumlah kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
Ia memastikan SiLPA tersebut akan kembali dimanfaatkan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat pembiayaan program pembangunan pada APBD Tahun 2026.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan berharap berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap melalui program pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.(Adv Diskominfo Balikpapan)
