SAMARINDA, Swarakaltim.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS melalui kegiatan Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program Kota Samarinda yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah menyatukan langkah lintas sektor guna membangun program penanganan HIV yang berkelanjutan di Kota Tepian.
Workshop dibuka oleh Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Eko Suprayetno, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi. Di antaranya dr. Fitriany Madjid dari DPPKB yang membahas Kampung KB dan Kampung Siaga TB-HIV, Dewi dari Bapperida mengenai arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, dr. Dian Margi Utami dari Dinas Kesehatan terkait penanganan kasus HIV/AIDS di Kota Samarinda, serta dr. Sri Puji Astuti dari Komisi IV DPRD Samarinda yang memaparkan keberlanjutan penanganan HIV dan tuberkulosis.
Program Coordinator RSSH Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), drg. Nina Endang Rahayu, M.Kes, dalam paparannya menyoroti pentingnya melibatkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan PKK dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Menurutnya, DWP dan PKK memiliki jaringan organisasi yang kuat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga berpotensi menjadi ujung tombak edukasi kepada keluarga dan masyarakat.
“DWP dan PKK memiliki kedekatan dengan keluarga, ibu-ibu, dan komunitas. Ini menjadi modal besar untuk menyampaikan edukasi tentang HIV secara benar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DWP dan PKK dapat mengambil peran melalui penyuluhan rutin dalam kegiatan organisasi, sosialisasi pola hidup sehat, hingga edukasi mengenai empat pilar pencegahan HIV, yakni Abstinence (menjauhi seks berisiko), Be Faithful (setia pada satu pasangan), Condom (penggunaan kondom secara tepat), dan Don’t Drugs (menjauhi narkoba).
Selain edukasi, DWP dan PKK juga dinilai strategis dalam mendorong deteksi dini melalui tes HIV sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), termasuk mengajak ibu hamil menjalani skrining guna mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.
Menurut drg. Nina, penguatan keluarga menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan HIV. Karena itu, edukasi kepada pasangan suami istri, calon pengantin, serta remaja perlu terus diperkuat agar mereka memahami risiko perilaku yang dapat memicu penularan HIV.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma terhadap Orang Dengan HIV (ODHA). Menurutnya, ODHA membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan secara rutin dan tetap produktif di tengah masyarakat.
“HIV bukan aib. Dengan pengobatan antiretroviral (ARV), ODHA dapat hidup sehat dan produktif. Yang perlu kita lawan adalah stigma dan diskriminasi,” tegas Nina yang juga Ketua Harian Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, drg. Nina turut mengingatkan sejumlah fakta penting mengenai HIV. Penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang tidak aman, serta dari ibu ke anak. Sebaliknya, HIV tidak menular melalui pelukan, berjabat tangan, makan bersama, penggunaan toilet umum maupun gigitan nyamuk.
“Tes HIV sangat penting. Jika hasilnya negatif, seseorang dapat menjaga dirinya dari risiko penularan. Jika positif, maka pengobatan dapat segera dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga,” katanya.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut lintas sektor. PKK dan DWP akan diperkuat perannya dalam edukasi keluarga dan monitoring program. Dinas Sosial akan memperkuat kolaborasi penanganan ODHIV, sementara Dinas Tenaga Kerja akan menggandeng Dinas Kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan dan pemanfaatan dana CSR untuk kegiatan promotif dan preventif.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan akan memperkuat pendidikan kesehatan dan edukasi HIV di lingkungan sekolah melalui kepala sekolah, guru, UKS, serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan mengidentifikasi peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung program penanganan HIV/AIDS.
Selain pembentukan tim percepatan HIV oleh Dinas Kesehatan, seluruh organisasi perangkat daerah, PKK, dan DWP juga didorong mengintegrasikan edukasi HIV ke dalam program kerja masing-masing sebagai bentuk penguatan komitmen bersama.
Sementara itu, Plt Asisten I Setda Kota Samarinda, Eko Suprayetno, menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah Kota Samarinda tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, kami mendorong seluruh perangkat daerah, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, serta komunitas untuk mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Eko, hasil workshop tersebut harus menjadi pijakan untuk melahirkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat edukasi masyarakat, memperluas akses deteksi dini, menghapus stigma terhadap ODHA, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Komitmen ini harus diwujudkan dalam aksi nyata. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (dho)
