Anggaran Murni Rp0, Komisi IV DPRD Samarinda Ungkap Skenario APBD Perubahan Demi Selamatkan Kontingen Samarinda di Porprov VIII Kaltim

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Jajaran parlemen Kota Samarinda akhirnya angkat bicara mengenai nasib keikutsertaan kontingen daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dihelat di Kabupaten Paser. Pihak legislatif mengkonfirmasi adanya ganjalan besar pada struktur pembiayaan daerah, di mana alokasi dana operasional untuk perhelatan akbar empat tahunan tersebut sama sekali belum terakomodasi dalam kas murni daerah.

Kondisi kas daerah yang kosong untuk pos olahraga prestasi ini memaksa jajaran dewan dan instansi teknis bergerak cepat menyusun skenario penyelamatan darurat. Satu-satunya celah regulasi yang tersisa kini bertumpu pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 yang waktu pengetokannya kian mepet menjelang hari keberangkatan kontingen pada November mendatang.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, menjelaskan bahwa dalam dokumen batang tubuh anggaran murni tahun berjalan, pemerintah kota hanya mengalokasikan dana stimulan dalam jumlah yang sangat terbatas. Dana tersebut dipastikan tidak akan mampu menutup kebutuhan akomodasi serta transportasi ribuan delegasi yang dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda.

“Kalau anggaran di murni tidak ada, tidak ada sama sekali. Untuk pelaksanaan itu hanya ada untuk pendaftaran saja dan persiapan, kurang lebih tadi disampaikan Rp150 juta saja. Sedangkan usulan yang disampaikan untuk Porprov dengan perkiraan 1.700 atlet itu kurang lebih Rp10,5 miliar,” ungkap Novan, Senin (20/7/2026).

Novan memaparkan, plot nilai pengajuan miliaran rupiah dari pihak komite olahraga tersebut belum bersifat final ataupun mengikat. Pihak parlemen menegaskan bahwa persetujuan angka hibah tersebut nantinya harus diselaraskan kembali dengan ruang gerak keuangan daerah yang dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Yang pasti begitu karena di anggaran murni tidak ada. Jadi, solusinya hanya di perubahan. Makanya kami ingin memastikan kembali berapa anggaran yang akan terfinalisasi. Usulannya Rp10,5 miliar, tapi untuk finalisasinya kita harus melihat lagi kemampuan fiskal daerah. Ke depan kami akan rapat kembali bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melihat kondisi ini seperti apa,” sambungnya.

Selain perkara pembiayaan yang masih menggantung, Novan juga mengingatkan adanya ancaman krisis non-teknis yang berpotensi melanda seluruh delegasi kabupaten/kota saat tiba di lokasi pelaksanaan Porprov VIII nanti. Berdasarkan laporan pemetaan awal di lapangan, daya tampung fasilitas penginapan dan hotel di Kabupaten Paser dinilai sangat timpang jika dibandingkan dengan gelombang kedatangan belasan ribu massa kontingen se-Kaltim.

Situasi tersebut membuat Komisi IV mendesak jajaran pengurus olahraga untuk segera bergerak melakukan koordinasi wilayah terkait jaminan kelayakan tempat tinggal atlet. Pihak legislatif tidak ingin konsentrasi para atlet yang tengah membidik target juara umum buyar akibat buruknya manajemen fasilitas penginapan di daerah penyelenggara.

“Hasil laporan menunjukkan bahwasanya ketersediaan tempat penginapan di Paser sendiri hanya menampung kurang lebih 2.000 orang. Sedangkan total atlet yang berkumpul dari sembilan kabupaten/kota plus tuan rumah Paser sendiri itu bisa mencapai 12.000 orang. Saya tidak tahu lagi itu nanti teknisnya seperti apa, makanya hal ini harus dimatangkan dulu oleh mereka,” tegasnya.

Menyikapi kebuntuan teknis yang terjadi di tingkat provinsi, Novan membagi zonasi tugas di mana dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan fokus mengunci jaminan anggaran di sisa waktu yang ada. Sebaliknya, organisasi induk olahraga diwajibkan segera menyelesaikan urusan verifikasi kuota tanding bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda.

“Sambil berjalan, kami bersama OPD memastikan ketersediaan anggaran ini di APBD Perubahan. Sedangkan KONI punya tugas untuk memastikan apa saja cabang olahraga dan nomor tanding yang akan dipertandingkan. Jadi nanti sudah siap semua mengenai atlet mana yang dikirim, venue pertandingannya di mana, hingga tempat menginapnya di mana,” pungkas Novan.(DHV)

www.swarakaltim.com @2024