BONTANG, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Bontang tetap optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal.
Optimisme itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moernaeni saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, total belanja daerah mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp2,098 triliun menjadi Rp1,979 triliun.
Artinya, terdapat pengurangan belanja sebesar Rp118,983 miliar atau sekitar 5,67 persen.
Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal yang berkurang hingga Rp84,42 miliar. Anggaran belanja modal sebelumnya mencapai Rp537,36 miliar, kemudian dikoreksi menjadi Rp452,93 miliar atau turun sekitar 15,71 persen.
Neni menjelaskan, penyesuaian belanja merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal Bontang yang mengalami tekanan. Salah satu faktornya ialah menurunnya penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 setelah diperoleh angka definitif berdasarkan hasil audit.
Meski terdapat koreksi anggaran, Neni memastikan pemerintah tidak memangkas belanja secara sembarangan. Setiap kegiatan dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi, waktu pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Kegiatan yang berdasarkan evaluasi tidak lagi memiliki waktu pelaksanaan yang memadai sampai dengan akhir tahun, kita tata kembali,” kata Neni.
Selain belanja modal, belanja operasi juga mengalami penyesuaian. Anggarannya turun dari Rp1,555 triliun menjadi Rp1,524 triliun atau berkurang sekitar Rp31,34 miliar.
Sementara itu, belanja tidak terduga turun dari Rp6 miliar menjadi Rp2,782 miliar. Pos tersebut berkurang sekitar Rp3,217 miliar.
Kendati melakukan efisiensi, Neni menegaskan program yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Begitu pula belanja wajib dan mengikat serta berbagai kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan.
“Penurunan APBD tidak boleh diterjemahkan menjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan tetap menjaga alokasi fungsi pendidikan sebesar 20,61 persen meski total belanja daerah mengalami penurunan.
Sementara itu, belanja untuk infrastruktur pelayanan publik tetap berada di angka 42,04 persen.
Menurut Neni, kondisi fiskal yang terbatas bukan berarti pembangunan infrastruktur harus berhenti. Pemkot Bontang akan melakukan penyesuaian skala prioritas agar pembangunan yang masih memungkinkan dilaksanakan tetap berjalan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan anggaran yang tersisa dapat dimanfaatkan secara efektif hingga akhir tahun.
Setelah rancangan perubahan APBD dibahas bersama DPRD, pemerintah juga dituntut mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tetap dipertahankan dalam anggaran.
Neni meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran. Menurutnya, keberhasilan APBD harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar serapan, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv/rzky)
