Bupati Berau Soroti Transparansi BUMK, Cegah Kebocoran Pendapatan Kampung

Tanjung Redeb, Swarakaltim.com – Bupati Kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) diperketat untuk mencegah kebocoran pendapatan dan potensi penyalahgunaan keuangan di tingkat kampung.
“Saya menilai, transparansi masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius, terutama ketika BUMK mulai mengelola kerja sama usaha dengan pihak ketiga,” ungkap Beliau baru baru ini.
Tambah Bupati, dirinya juga meminta camat, kepala kampung, dan lurah tidak sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi aktif mencari serta mengembangkan potensi ekonomi yang tersedia di wilayah masing-masing.
Karena menurutnya, setiap kegiatan usaha kampung yang melibatkan perusahaan maupun pihak lain harus dicatat secara terbuka sebagai bagian dari pendapatan BUMK. Pencatatan yang tidak jelas berisiko membuat aliran pendapatan kampung sulit diawasi dan membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Jadi, setiap kerja sama yang menghasilkan pemasukan bagi kampung harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada pendapatan yang berjalan di luar mekanisme pengelolaan BUMK,” ujar Sri Juniarsih.
Dalam hal ini tambah Bupati, pengawasan jangan hanya dibebankan kepada pemerintah kampung, tetapi harus diperkuat melalui pendampingan dari camat dan pihak terkait, termasuk memastikan penggunaan alokasi dana kampung (ADK) serta pendapatan yang bersumber dari BUMK dapat diverifikasi dengan baik.
“Pengawasan harus berjalan sejak awal. Camat bersama pendamping perlu memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dapat ditelusuri, sehingga potensi penyimpangan bisa dicegah sebelum menimbulkan masalah,” tegasnya.
Selain terkait transparansi BUMK, Bupati juga meminta di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah kampung lebih berani mengembangkan sumber-sumber ekonomi lokal.
“Berau kini tengah memperkuat sektor pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, hingga sektor kelautan. Potensi tersebut tidak akan memberikan dampak ekonomi apabila hanya dibiarkan sebagai sumber daya mentah. Namun tentu dengan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya,” kata Petinggi di Bumi Batiwakkal itu sekaligus mengakhiri. (NH/Bintang)