Foto bersama HUT ke-80th SPS
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) berlangsung khidmat di Ballroom Dispora Kaltim, Kompleks Kadrie Oening Tower Samarinda, Kamis (5/11/2026). Mengusung tema “Pers Maju Bersama Bangsa Menuju Ibu Kota Nusantara”, perhelatan nasional ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi media bersama pemerintah daerah di tengah pergeseran peta ekonomi dan derasnya arus disinformasi.
Ketua Umum SPS, Januar P Ruswita, mengatakan keberadaan media massa resmi tetap memegang peranan vital dalam mengawal dinamika sosial, politik, budaya, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah maraknya berita palsu dan hoaks di media sosial, pers dituntut berdiri kokoh sebagai benteng verifikasi publik.
Januar P Ruswita, Ketua Umum SPS saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan HUT ke-80th SPS
“Media berperan penting sebagai rumah penjernih dan pemantau fakta (fact-checker). Kemampuan pers menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi sangat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, kolaborasi dan kemitraan antara media dengan pemerintah, korporasi, serta perguruan tinggi harus terus terbangun secara sehat,” ujar Januar.
Ia turut mengulas perjalanan sejarah transformasi organisasi yang semula bernama Serikat Penerbit Surat Kabar sejak berdiri hingga keputusan Kongres Bali 2011 yang mengubah nama menjadi Serikat Perusahaan Pers dengan tetap mempertahankan akronim SPS. Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi perkembangan industri media multiplatform.
Saat ini, SPS menaungi sekitar 600 perusahaan media di seluruh Indonesia, termasuk 29 anggota yang terdata aktif di Kalimantan Timur.
Arahan Aji Fitra Firnanda, Asisten I Sekprov Kaltim dalam HUT ke-80th SPS
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Fitra Firnanda, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan SPS yang memilih Bumi Etam sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan bersejarah tersebut.
Dalam sambutannya, Aji Fitra turut memaparkan potret tantangan fiskal dan pergeseran struktur ekonomi Kaltim yang tengah berlangsung. Menurutnya, pertambangan batu bara dan industri pengolahan energi masih menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan kontribusi mencapai 40 persen. Sektor tersebut sekaligus menyumbang sekitar 50 persen penerimaan APBD melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Namun, penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara serta kebijakan pemangkasan dana transfer pusat membuat alokasi DBH yang diterima Kaltim terkoreksi drastis hingga hampir 70 persen. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dan turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sebelumnya berada di atas 5 persen menjadi 3,sekian persen pada periode 2025–2026.
“Postur APBD Kaltim yang sebelumnya mencapai di atas Rp20 triliun pada 2023 dan 2024, kini terkoreksi menjadi sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan 2026. Meski pertumbuhan ekonomi tertekan akibat penurunan sektor pertambangan, Pemprov Kaltim tetap memprioritaskan alokasi anggaran belanja pada sektor infrastruktur jalan, pendidikan, serta layanan kesehatan,” jelas Aji Fitra Firnanda.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Kaltim masih mencatatkan capaian positif dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 79 dan menempatkan Kaltim pada peringkat keempat tertinggi secara nasional.
ǰ
Pemprov Kaltim bersama insan pers diharapkan dapat saling bahu-membahu mengawal penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia demi menopang kemajuan daerah, terlebih dalam menyongsong keberadaan Ibu Kota Nusantara.
Selain seremoni peringatan, rangkaian HUT ke-80 SPS juga diisi dialog media yang membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan industri media, keamanan informasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dialog yang dimoderatori H. Sugito, salah satu pengurus SPS Kaltim, menghadirkan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, perwakilan Dewan Pers Dahlan Dahi, serta Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, S.T., M.Si., Ph.D., sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyoroti perluasan makna keamanan yang kini tidak lagi sebatas persoalan di ruang fisik, tetapi juga mencakup ruang digital tempat masyarakat berinteraksi.
Pada ruang fisik, keamanan berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan usaha, pencegahan kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga terjaminnya keamanan fasilitas publik dan aktivitas ekonomi.
Sementara di ruang digital, tantangannya semakin kompleks, mulai dari hoaks dan disinformasi, penipuan serta kejahatan siber, hingga ujaran kebencian dan provokasi. Gangguan di ruang digital tersebut dinilai dapat merusak ketenangan, persatuan, serta kepercayaan publik.
Karena itu, diperlukan tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Pers memiliki kontribusi strategis dalam membangun literasi digital, menjaga kepercayaan masyarakat, dan merawat ruang publik melalui pemberitaan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ada empat hal yang perlu menjadi perhatian insan pers, yakni verifikasi dengan memeriksa sumber dan fakta sebelum informasi dipublikasikan, akurasi dengan menyajikan konteks secara utuh dan berimbang, edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, serta koreksi dengan meluruskan informasi keliru berdasarkan data dan fakta yang dapat diperiksa.
Dalam konteks tersebut, Polri berperan menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sedangkan pers menjalankan fungsi penyampaian informasi sekaligus kontrol sosial. Sinergi keduanya perlu dibangun dengan tetap saling menghormati peran dan independensi masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, S.T., M.Si., Ph.D., mengangkat tema “Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Energi: Infrastruktur, Investasi, dan Kepercayaan Publik dalam Pembelajaran dari Ibu Kota Nusantara”.
Materi tersebut menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan dan transformasi energi dalam pengembangan IKN. Infrastruktur, investasi, serta kepercayaan publik menjadi tiga aspek penting yang saling berkaitan dalam mendorong pembangunan kawasan ibu kota baru.
Pembahasan ini sekaligus memberikan perspektif mengenai pembelajaran dari pembangunan IKN, terutama bagaimana pembangunan infrastruktur dan transformasi energi perlu berjalan seiring dengan keberlanjutan serta dukungan kepercayaan masyarakat.
Dialog media tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan dari berbagai perspektif, sekaligus mempertemukan unsur kepolisian, Dewan Pers, Otorita IKN, dan perusahaan media dalam membahas tantangan serta tanggung jawab bersama di tengah perubahan zaman.
Peringatan HUT ke-80 SPS ini pun tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pengurus dari berbagai daerah, tetapi juga momentum memperkuat peran dan kolaborasi insan pers. Di tengah tantangan ekonomi, transformasi pembangunan, dan derasnya arus informasi digital, pers dituntut tetap independen, menjaga akurasi, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi rumah penjernih informasi dan mitra strategis dalam mengawal pembangunan bangsa. (DHV)
