SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pers tidak semestinya hanya menjadi penyampai informasi dan publikasi kegiatan pemerintah. Lebih dari itu, media harus hadir sebagai kekuatan demokrasi, menyuarakan fakta di lapangan, mengungkap persoalan yang tidak terjangkau birokrasi, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang baik.
Pandangan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, saat menjamu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam acara Welcome Dinner di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026) malam.
Di hadapan Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita serta pengurus dan insan pers dari berbagai daerah, Andi Harun berbicara terbuka mengenai hubungan pemerintah dan media. Baginya, komunikasi antara kedua pihak tidak boleh berhenti pada hubungan formal, apalagi sekadar publikasi kegiatan pemerintahan.
Ia justru berharap pers dapat menjadi mitra kritis yang memberikan perspektif berbeda, termasuk menyampaikan berbagai persoalan yang mungkin tidak terlihat dari dalam lingkungan birokrasi.
Menurut Andi Harun, seorang kepala daerah tidak boleh merasa sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. Perubahan situasi dan tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan mengharuskan pemimpin membuka ruang dialog serta menerima beragam masukan.
“Sebagai kepala daerah itu harus memperbanyak sharing dan tidak boleh menjadi agen tunggal dari kebenaran. Karena situasi terus berubah, apalagi di tengah tuntutan perbaikan dan peningkatan tata kelola,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode tersebut.
Ia mengakui, informasi yang diperoleh melalui mekanisme birokrasi formal tidak selalu menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan. Dalam sejumlah keadaan, justru laporan wartawan dapat membuka persoalan yang sebelumnya tidak diketahui pemerintah.
Karena itu, ia mengaku bersyukur memiliki banyak rekan wartawan yang turut memberikan informasi dan temuan dari berbagai sisi.
“Saya bersyukur dibantu oleh banyak teman-teman wartawan. Dengan begitu saya bisa melihat sisi lain yang tidak saya lihat. Kadang-kadang teman-teman wartawan justru bisa membongkar sesuatu yang tidak saya lihat secara formal sehari-hari,” tuturnya.
Ia mencontohkan, pemberitaan mengenai kondisi infrastruktur maupun pelayanan masyarakat bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan dan menindaklanjuti persoalan. Dengan demikian, informasi media tidak semata-mata menjadi konsumsi publik, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan.
Andi Harun bahkan mempersilakan wartawan menguji setiap pernyataan maupun kebijakan pemerintah melalui fakta di lapangan. Ia meminta insan pers tidak segan melaporkan apabila menemukan pejabat yang menutup-nutupi informasi.
“Kalau saya bilang ada, memang ada. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama pahami keadaan ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, ucapan saya ini silakan dicek. Kalau ada pejabat yang menutupi data, beritahu saya,” tegasnya.
Baginya, keterbukaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Sebab, trust atau kepercayaan menjadi modal paling tinggi bagi seorang pemimpin. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan pencitraan, melainkan harus dibuktikan melalui kesesuaian antara ucapan, kebijakan, dan tindakan.
Ia juga menyinggung pentingnya keteladanan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menginstruksikan jajarannya untuk bekerja secara efisien, tetapi harus lebih dahulu memperlihatkan praktik yang sama.
Salah satu contohnya adalah penerapan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja konsumsi rapat dan perjalanan dinas. Ia menilai kebijakan penghematan akan sulit dijalankan secara konsisten apabila pimpinan tidak memberikan contoh.
“Kalau saya tidak memberikan contoh, anak buah saya di belakang akan bilang, wali kota menyuruh kita berhemat, tetapi wali kotanya sendiri bolak-balik Jakarta. Saya akan gagal menjadi teladan bagi mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Harun berharap pers tetap menjaga profesionalisme dan independensinya dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Kritik, informasi, maupun temuan media menurutnya merupakan bagian dari proses demokrasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menaruh harapan agar kehidupan politik ke depan semakin sehat, termasuk dalam proses rekrutmen politik. Dalam konteks tersebut, pers memiliki posisi penting untuk terus memberikan kontribusi melalui pemberitaan dan kontrol sosial.
“Politik kita harapkan semakin sehat, kualitas rekrutmen politik juga semakin membaik. Saya kira pers adalah salah satu kekuatan demokrasi yang terus kita harapkan berkontribusi solid,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan Pemerintah Kota Samarinda kepada rombongan peserta Rakernas dan HUT ke-80 SPS.
Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Januar juga sempat melontarkan komentar ringan mengenai hidangan yang disajikan tuan rumah.
“Makanannya enak, enak sekali, dan mengenyangkan kita,” ujarnya, disambut tepuk tangan dan tawa hangat para peserta.
Welcome Dinner tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rakernas dan peringatan delapan dekade SPS di Samarinda. Kehadiran insan pers dari berbagai daerah sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran pandangan antara pemerintah daerah dengan kalangan perusahaan pers.
Di tengah perubahan lanskap media dan semakin kompleksnya persoalan pemerintahan, hubungan pemerintah dan pers memang dituntut lebih dari sekadar kemitraan publikasi. Pemerintah membutuhkan media yang berani menyampaikan fakta, sementara pers membutuhkan keterbukaan agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara independen.
Pesan Andi Harun malam itu menjadi penegasan bahwa pers tidak hanya dibutuhkan ketika pemerintah memiliki kegiatan untuk diberitakan, tetapi juga ketika ada persoalan yang perlu diungkap dan kebijakan yang perlu diuji.
Sebab, pers yang kritis bukanlah lawan pemerintah. Justru melalui informasi, kritik, dan kontrol sosial yang dijalankan secara profesional, ruang perbaikan tata kelola dan kualitas demokrasi dapat terus terbuka. (dho)
