Pakar Komunikolog Indonesia, Embrus Sihombing
SIHOMBING: Jangan Bertarung Diluar Ring
BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pakar Komunikolog Indonesian Emrus Sihombing berpandangan teman-teman yang melakukan gerakan memenangkan kokos itu suatu tindakan politik ketinggalan kereta.
“Bagaimana tidak, orang kokos tidak punya program kok dimenangkan. Itu kan lucu. Kalau jalur partai tidak tembus, kan ada jalur independen. Lebih baik kawal si calon dengan mengktisi program selama kepemimpinannya, itu lebih baik,” ujar Sihombing ketika dihubungi media ini Minggu (1/11/2020).
Kemudian ia mengomentari terkait istilah kolerasi kokos dan demokrasi. Secara tegas Sihombing menekankan biar keputusan memilih itu menjadi keputusan rakyat. Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan memilih kokos terkait menyelamatkan demokrasi itu bisa saja menurut perspektif mereka. Jika benar alasan demokrasi kenapa tidak menempuh jalur independen.
“Jangan bertarung diluar ring, bertarunglah di dalam ring. Kalau kokos menang apa yg terjadi. Siapa yang menunjuk, berapa lama, lalu bisakah kokos mengambil keputusan dengan legitimet,” ujar Sihombing.
Selanjutnya Ia mengatakan bukan kita memenangkan calon tunggal tapi mari kita berpikir bertindak secara terukur. Bagaimana kita berperan ikut mencerdaskan masyarakat.
Terkait soal ektabilitas Paslon dan partai yang ingin menang dengan mengusung satu pasangan. Sihombing mengatakan partai politik itu mengedepankan menang atau kalah dalam pilkada. Artinya siap menang dan kalah. Ikut Pilkada tujuan utama ikut dalam pendidikan politik, demokrasi. Kalau kalah ada ruang waktu untuk memperbaiki kekurannya. Politik bicara jangka panjang bukan sesaat.
“Jika belum menang minimal partai sudah ada kader kepala daerah bayangan. Tinggal bagaimana perannya dalam kurun waktu yang ada dimanfaatkan buat mengkritik dan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat,” katanya.
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, mendekati Pilkada 9 Desember 2020, Walikota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rizal Effendi dikabarkan dilaporkan Kuasa Hukum Paslon Kepala Daerah Rahmad-Thohari, disinyalir terkait viralnya Video yang menunjukkan Walikota Balikpapan ini tidak netral. (SIS)
